Kategori: Bupati Tanah Bumbu

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyatakan dukungan penuh terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan hukum sebagai jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Andi Rudi Latif dalam acara serah terima surat keputusan (SK) dan Surat Tanda Register (STR) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta Sosialisasi Aksi Rumah Damai Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati, Batulicin, Rabu (19/11/2025).

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka peningkatan integritas dan taat hukum, sebut Bupati, maka kehadiran Posbankum dalam bagian Aksi Rumah Damai ini diharapkan mampu memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat all information is available via this link.

“Saya percaya, dengan komitmen dan semangat bersama, desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu akan mampu menjadi desa/kelurahan yang Maju, Makmur dan Beradab,” ucapnya.

Posbankum merupakan wadah untuk mendapatkan layanan informasi konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi lainnya seperti advokasi, penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, layanan rujukan advokat, atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, yang dalam sambutannya menyambut baik dengan adanya program Aksi Rumah Damai yang dibangun untuk mendukung visi Bupati Tanah Bumbu dalam menciptakan masyarakat yang Maju, Makmur, dan Beradab.

Dengan inisiasi Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, keberadaan Aksi Rumah Damai diharapan menjadi ruang penyelesaian masalah secara damai, humanis, dan tetap sesuai koridor hukum.

Adapun SK dan Surat Tanda Register Pos Bantuan Hukum (Posbankum) diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif. Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Aksi Rumah Damai. (ANN)

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar Rakoor Pemenuhan Indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, Selasa (18/11/2025) di Banjarbaru.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh indikator pengawasan internal daerah dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai standart tata kelola yang baik.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas pelaksanaan program pemerintahan.

Ia menyampaikan bahwa indikator-indikator yang dinilai bukan hanya kewajiban administratif, tetapi mencerminkan integritas, efisiensi, dan kesungguhan pemerintah follow the link daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemenuhan MCSP harus dilakukan secara serius, terukur, dan selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati Andi Rudi Latif juga menegaskan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar perbaikan sistem tata kelola pemerintahan ke depan. Ia menilai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, serta inovasi pelayanan publik guna menjawab tuntutan masyarakat yang semakin here tinggi terhadap layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

Bupati mengajak semua perangkat daerah menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kerja sama dan meningkatkan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan terus berkomitmen membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat.

Acara ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen seluruh SKPD dalam menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan. (ANN)

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengelar Advokasi dan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Kegiatan berlangsung di Hotel Lotusa Batulicin, Simpang Empat, Senin (17/11/2025).

Kegiatan advokasi dan sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Andi Rudi Latif dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Hairuddin, mengatakan kegiatan PKG merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan untuk terus menghadirkan layanan Kesehatan yang merata dan terjangkau. Serta untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis dan berkualitas.

Kegiatan advokasi dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Serta mendorong pola hidup bersih dan sehat.

Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan PKG dengan sebaik-baiknya dan menjadikannya sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap Kesehatan diri dan keluarga.

Melalui kegiatan PKG, pemerintah mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat, bersih, dan aktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. (ANN)

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi aktif Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam kegiatan Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM Republik Indonesia, Senin, (17/11/2025), di Banjarbaru.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis BPOM, khususnya terkait perlindungan konsumen, pengawasan pangan, dan pendampingan UMKM di sektor pangan, obat tradisional, go to the material dan kosmetik. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.

“Sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BPOM menjadi fondasi penting dalam memperkuat pengawasan pangan, mendukung UMKM, dan membangun generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.

Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar oleh BPOM RI dirangkai dengan Peluncuran Laboratorium Pangan MBG Pertama Indonesia di Kalimantan Selatan.

Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keberadaan laboratorium ini menandai babak baru pengawasan pangan nasional dan menjadi awal safari pengawasan pangan dari Kalimantan Selatan.

Selain itu, BPOM menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik, sebagai bentuk dukungan agar UMKM dapat naik kelas. Forum diskusi juga membahas isu kesehatan nasional seperti stunting, resistensi antimikroba, penyakit tidak menular, serta tingginya penggunaan antibiotik tanpa resep di masyarakat.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan serah terima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pengembangan fasilitas laboratorium MBG, penandatanganan prasasti Balai Besar POM Banjarbaru, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah berkinerja baik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM tahun 2023–2024. (ANN)