Perkenalkan sebuah aplikasi Silamis (Sistem Informasi Layanan Otomatis), siap bergerak dengan memiliki nomor baru. Foto by Disdukcapil Tanbu.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Perkenalkan sebuah aplikasi Silamis (Sistem Informasi Layanan Otomatis), siap bergerak dengan memiliki nomor baru.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (Disdukpencapil Kab Tanbu), memunculkan Inovasi baru.
Sebelumnya sistem layanan ini sempat terhenti karena kendala nomor yang digunakan sudah habis masa berlakunya, sehingga kini Silamis harus mengganti dengan nomor yang baru.
Kepala Disdukpencapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi melalui Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Arbainah, Rabu (11/1/2023) mengatakan nomor baru Silamis yakni 082154593330.
“Adapun cara pelayanan sistem ini masih sama melalui aplikasi WhatsApp, kemudia ketik info, lalu kirim ke nomor tersebut maka jenis pilihan pelayanan akan secara otomatis muncul,” katanya.
Masyarakat bisa memilih jenis layanan yang diinginkan seperti syarat-syarat pembuatan KK, pengurusan dokumen pindah datang dan lain sebagainya, dengan membalas angka yang tersedia pada pilihan layanan.
“Dengan aktifnya kembali Sistem Informasi Layanan Otomatis (Silamis) ini, dapat membantu dan memudahkan masyarakat, dalam mengurus dan melengkapi dokumen administrasi kependudukan,” harapnya. (narasinusantara.com/Aaron)
Panwaslu Kecamatan Sungai Loban melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke Kantor Kecamatan Sungai Loban, Foto by Kantor Kecamatan Sei Loban.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Panwaslu Kecamatan Sungai Loban melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke Kantor Kecamatan Sungai Loban, Rabu (11/1/2022).
Kunjungan tersebut disambut secara baik oleh Camat Sungai Loban, Agus Salim beserta pejabat kecamatan.
Tujuan dilakukannya kunjungan tersebut, dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa tahun 2024.
Ketua Komisioner, Sasongko mengatakan kunjungannya tersebut sekaligus penyerahan surat pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa, kepada pihak kecamatan setempat untuk diteruskan ke desa se-Kecamatan Sungai Loban.
Disamping itu, isi surat pengumuman pendaftaran calon Panwaslu merupakan himbauan ataupun ajakan untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 sebagai Panwaslu Kelurahan/ Desa.
“Sesuai dengan peraturan Bawaslu RI Nomor 4 bahwa Bawaslu, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan/Desa,” ungkapnya.
Selain memebentuk sinergisitas, Camat Sungai Loban berharap melalui kunjungan tersebut akan berimbas pada peningkatan kerjasama dan semangat tim, baik dari kecamatan/desa maupun panwascam dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Adapun persyaratannya diantaranya WNI, berusia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.
Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 s/d 19 Januari 2023. Dokumen pendaftaran disampaikan, secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sungai Loban yang beralamat di Jl. Sebamban 1 Blok A RT 02 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban. (narasinusantara.com/Aaron)
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN - Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan. Foto by Pemkab Tanbu.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan.
Lato-lato merupakan permainan terviral di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, tidak hanya dimainkan dan menjadi hobbi musiman yang digandrungi oleh anak-anak saja, namun kaum dewasa pun ikut memamerkan permainan ini, bahkan sempat ramai di kalangan para artis Indonesia yang turut mencobanya.
Joko Widodo juga sempat tertangkap kamera, sedang menjajal permainan lato-lato atau nok-nok. ditemani Iriana sang istri, saat melakukan kunjungan di Pasar Subang, Provinsi Jawa Barat. Bahkan Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, sempat memposting permainan lato-lato atau nok-nok ini.
Familiar bagi orang kelahiran tahun 1980-an dan 1990-an, lato-lato juga sempat tenar dan menjadi salah satu permainan yang disukai anak-anak jaman lalu.
Lato-lato merupakan mainan adopsi luar negeri yang memiliki banyak nama lain di antaranya Clankers, Click Clacks, Knockers, Bonkers, dan Ker-Bangers. Lato-lato sendiri merupakan permainan berbentuk dua bola sebesar bola pingpong yang diikat dengan tali dengan cincin di tengahnya.
Namun keasyikan bermain lato-talo juga memiliki sisi bahaya, sempat diunggah dalam pemberitaan baru-baru ini, beberapa anak terlukan karena bermain lato-lato.
Guna melindungi khususnya anak-anak, apalagi permainan ini bisa mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, oleh sebab itu Disdik Tanbu mengeluarkan surat edaran larangan.
Dalam surat edaran terkait dengan aturan larangan yang diterbitkan oleh Kepala Disdik Eka Saprudin, menyebutkan permainan lato-lato yang tidak pada tempatnya dapat berdampak negatif seperti halnya mengganggu kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah.
Disdik Kab Tanbu, dalam surat himbauan nomor B/420/410/Disdik.Das/2/1/2023, perihal edaran pelarangan penggunaan lato-lato di satuan pendidikan.
Selain itu, lato-lato juga dapat mengakibatkan cidera fisik pada orang yang memainkannya, jika terjadi kerusakan saat dimainkan dan kerusakan sarana prasarana di sekolah.
“Oleh sebab itu, perlu tindakan yang harus dilakukan tiap satuan pendidikan untuk meminimalisir dampak ini dan juga, untuk menciptakan kenyamanan, peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar,” kata Eka, Rabu (11/1/2023).
Disdik Tanbu juga menginstruksikan satuan pendidikan, untuk membuat edaran tertulis yang bersifat persuasif kepada peserta didik masing-masing, guna melarang peserta didik membawa alat permainan lato-lato ke sekolah.
Kemudian kepada orangtua siswa juga dihimbau, untuk lebih mengawasi dan memastikan keamanan anak-anaknya, dalam melakukan aktivitas permainan lato-lato ataupun kegiatan lainnya, agar tidak membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. (narasinusantara.com/Aaron)
Dalam rangka pemenuhan hak baca Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Kelas III Batulicin telah menggelar layanan pojok baca (Poca). Foto by Lapas Batulicin.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam rangka pemenuhan hak baca Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Kelas III Batulicin telah menggelar layanan pojok baca (Poca), Selasa (10/1/2023).
Kendati mengalami kendala, seperti jumlah buku bacaan yang masih terbatas, disamping melihat antusias WBP yang masih haus akan membaca, hal itu tidak menyurutkan semangat Lapas Kelas III Batulicin untuk tetap melakukan peningkatan pembinaan dan mendirikan layanan Poca Lapas Batulicin.
Sebagai angin segar, menemani di masa pidana WBP Lapas Kelas III Batulicin, telah disediakan fasilitas layanan Poca tersebut, dengan menghadirkan berbagai jenis buku seperti pembinaan kemandirian/kewirausahaan, keagamaan dan ragam lainnya.
Kepala Lapas Kelas III Batulicin, Bambang Hari Widodo, berterus terang meminta bantuan ke pihak Dispersip Kab Tanbu.
“Telah dilakukan, dari pihak Lapas Kelas III Batulicin, yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Tanah Bumbu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, untuk permohonan pinjaman koleksi buku sebagai layanan pojok baca Lapas Batulicin, dan semoga segera terealisasi,” terangnya.
Kalapas Kelas III Batulicin berharap, pemerintah daerah turut mensupport, dengan memberikan bantuan buku untuk layanan Poca Lapas Batulicin.
“Semoga dalam waktu dekat bisa segera terealisasi,” harap Bambang.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Dispersip Kab Tanbu), menanggapi permintaan layanan Poca Lapas Kelas III Batulicin.
Bagaikan gayung bersambut, Kepala Dispersip Kab Tanbu, Yulia Rahmadhani melalui Sekretaris Dispersip Muhammad Saleh membenarkan, bahwa telah terjadi koordinasi antara dua pihak, yaitu Lapas Batulicin dan Dispersip Tanbu.
“Iya memang benar sudah ada masuk permohonan bantuan pinjam pakai buku, dari Lapas Kelas III Batulicin, permohonan bantuan tersebut telah kami sampaikan ke Perpusnas RI dan sudah ditindaklanjuti,” jelasnya, pada Selasa (10/1) Siang.
“Saat ini permohonan masih dalam proses, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan. Dalam waktu dekat kami juga akan menjadwalkan layanan perpustakaan keliling,” pungkas Sekdin Perputakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, inflasi dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang telah mencapai angka 5,51 persen per Desember 2022, di mana tercatat terjadi kenaikan sebanyak 0,66 persen dari bulan November 2022. Foto by Pemkab Tanbu.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, inflasi dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang telah mencapai angka 5,51 persen per Desember 2022, di mana tercatat terjadi kenaikan sebanyak 0,66 persen dari bulan November 2022.
Perkembangan inflasi di Indonesia usai perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, mengalami peningkatan pada komuditas cabai.
“Oleh sebab itu, ia menyampaikan beberapa upaya pengendalian yang dapat dilakukan, oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya yakni menciptakan kemandirian pangan,” ucapnya pada Senin (9/1/2023) saat rakor pengendalian inflasi di pusat.
Selain itu juga gagasan untuk mengurangi kegiatan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya, seperti halnya dengan menggencarkan gerakan menanam cabai bersama.
Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang dilakukan dengan gerakan menanam, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan di tahun 2022, telah menyumbangkan benih cabai di seluruh Indonesia sebanyak 10 juta.
Kemudian di tahun 2023, ia memprogramkan akan ada bantuan bibit cabai, sebanyak 34 juta untuk disebarkan di seluruh Indonesia dengan total pembagian setiap provinsi mendapatkan 1 juta benih cabai.
“Dengan adanya stok bahan pangan di wilayahnya masing-masing, dapat mengurangi kegiatan impor sehingga inflasi di daerah tersebut dapat teratasi, yang mana nantinya juga akan berpengaruh pada upaya penurunan inflasi di Indonesia,” harapnya.
“Pengendalian inflasi lainnya dapat dilakukan dengan memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods dan menjaga ketersediaan komoditas pangan, yang dihasilkan dari luar daerah melalui bekerjasama pengadaan pasokan antar provinsi,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri rapat koordinasi (rakor), terkait dengan pengendalian inflasi pada saat awal memasuki tahun 2023. Foto by Pemkab Tanbu.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri rapat koordinasi (rakor), terkait dengan pengendalian inflasi pada saat awal memasuki tahun 2023.
Berlangsungnya rakor diikuti Pemkab Tanbu, secara virtual melalui zoom meeting, di Digital Live Room lantai 4 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (9/1/2023).
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, memimpin secara langsung berjalannya rakor tersebut.
Dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik pusat, Menteri Perdagangan RI, Jam Datun Kejagung. Turut hadir juga, Satgas Pangan Polri, Menteri Pertanian, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, beserta tamu undangan lainnya.
Pemkab Tanbu, mengikuti rakor diantaranya yaitu Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan Riduan, Staf Ahli Mahriyadi Noor, dan Kepala BPS Tanah Bumbu Rudy nooryadi, dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Tanbu.
Dalam sambutannya, Menteri Tito Karnavian menyampaikan, usai perayaan hari besar Natal dan tahun baru 2023, kini terjadi kenaikan inflasi yang mana itu, merupakan hal yang wajar karena permintaan bahan pangan juga meningkat.
“Perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2022 terjadi di bulan Desember, yang mana pada bulan sebelumnya atau November, berada pada angka 5,42 persen, dan setelah terjadi kenaikan kini menduduki angka 5,51 persen hingga Januari 2023,” sampainya.
Melihat kondisi tersebut, dari tingginya angka penyumbang inflasi di Indonesia berasal dari komoditas cabai, pemerintah pusat mengharapkan seluruh kabupaten/kota, di Indonesia dapat melakukan upaya pengendaliannya dengan gerakan menanam cabai.
Menteri Tito Karnavian juga menambahkan, sesuai dengan pantauan sampai 6 Januari 2023, komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di Indonesia diantaranya cabai rawit yang mengalami kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten/kota.
“Selanjutnya, 72 kabupaten/kota menyumbang kenaikan harga beras, sekaligus terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota, telur ayam ras mengalami peningkatan harga di 16 kabupaten/kota, serta penurunan di 206 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 118 kabupaten/kota, juga mengalami penurunan sekaligus terjadi kenaikan harga di beberapa daerah lainnya,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)
Harga daging sapi di pasaran masih tinggi, para pedagang tidak berani menurunkan harga jual daging ke konsumen. Foto by Aaron.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Harga daging sapi di pasaran masih tinggi, para pedagang tidak berani menurunkan harga jual daging ke konsumen.
Tak hanya harga cabai yang semakin pedas di kalangan masyarakat, saat ini pun harga daging tidak kunjung turun harga, sejak perayaan besar Natal di Desember 2022 dan seminggu setelah perayaan Tahun Baru 2023.
Kosumsi daging di masyarakat, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu tergolong diminati/tinggi pembeli. Hal tersebut membuat para pedagang kelabakan harus memutar otak untuk mencari pasokan daging sapi.
Pasalnya pedagang mengeluhkan, belum adanya kiriman sapi yang datang dari luar pulau seperti dari pulau Sulawesi dan pulau Madura.
“Daging sapi masih kami jual tinggi dan belum ada turun harga sejak akhir tahun kemaren, di harga jual pasaran Rp. 160 ribu per kilogram, soalnya belum ada masuk kiriman sapi dari pulau Sulawesi maupun pulau Madura. Sapi yang kami beli dari seberang pulau adalah jenis Sapi Bali. Dari pihak pemerintah daerah belum mengijinkan kiriman sapi masuk, kemungkinan karena wabah yang sempat menjalar pada mulut dan kuku sapi,“ ujar salah satu padagang daging sapi di toko H Entang Kecamatan Simpang Empat. Senin (9/1/2023) siang.
Kondisi ini disampaikan oleh para pedagang daging, terkait harga daging yang mahal di pasaran, karena mereka harus berburu ke peternak sapi yang ada di gunung, menyusuri wilayah dan mencari pasokan sapi untuk di jual di pasaran. Deretan 3 toko penjual daging sapi di Kec. Simpang Empat, hanya mampu mendapatkan 1 ekor sapi untuk di jual ke pelanggan, biasanya mereka menghabiskan stok 2-3 ekor sapi dalam sehari.
“Para pembeli mau tidak mau, mereka tetap membeli dengan harga yang di patok oleh pedagang, karena kami mendapati harga sapi sudah tinggi dari peternak sapi di gunung, biasanya kami tidak pernah mencari ke gunung dan hanya menunggu kiriman datang, karena stok kosong jadi kami para pedagang berinisiatif mencari sapi di wilayah gunung, oleh karena kondisi yang tidak biasa ini, para peternak justru mengambil kesempatan dengan membandrol harga yang tinggi, mau tidak mau dari kami ikut aturan main jual daging dengan harga yang tinggi juga, sedangkan minat pembeli daging di pasaran cukup tinggi setiap harinya,” beber nya.
“Di toko kami hanya memotong sapi jenis jantan, sehari 1 ekor, di toko sebelah kami bahkan biasanya ludes 2-3 ekor sapi, namun dengan kondisi sekarang mereka hanya mampu mendapatkan 1 ekor sapi masing-masing penjual, bahkan yang biasanya tidak memotong sapi jenis betina karena kepepet pasokan daging sampai harus memotong sapi jenis betina, dari pada diperanakkan (perkembang biakkan), karena kondisi sulit mencari sapi. Sedangkan dari pemerintah daerah sempat ada turun himbauan terkait wabah sapi ini,” lanjutnya.
Pelaku usaha sapi maupun penjual daging pun menyampaikan harapan, agar kiranya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), bisa mengatasi kondisi ini secepatnya, pasalnya hal ini dinilai menyulitkan bagi para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen daging sapi.
Tak hanya itu, tim media juga mensurvey harga daging ayam di pasar tradisional Kecamatan Simpang Empat, untuk harga daging ayam juga masih tinggi pada harga jual tergantung ukuran per ekornya, di bandrol harga Rp. 40 ribu hingga Rp. 55 ribu per ekor.
Menanggapi hal ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Tanbu mengatakan, meski stok bahan baku lain di harga standar dan sudah stabil kembali, namun seperti informasi stok daging sapi maupun ayam pihaknya menyerahkan ke dinas terkait.
“Untuk stok bahan sembako harga sudah stabil dan stok terbilang aman dalam pantauan kami, sedangkan untuk stok daging informasi lebih lanjut pihak Dinas Peternakan yang lebih mengetahui,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Tanbu, Deny Hariyanto melalui Kabid Perdagangan dan Metrologi, H Hery. (narasinusantara.com/Aaron)
Literasi Bestari Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu), menggelar aksi sosial masyarakat, buka lapak baca buku gratis hingga pemeriksaan kesehatan. Foto by Aaron.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Literasi Bestari Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu), menggelar aksi sosial masyarakat, buka lapak baca buku gratis hingga pemeriksaan kesehatan.
Kegiatan Bestari tersebut, berlangsung pukul 16.00 Wita hingga 21.00 Wita, bertempat di Education Park, Jl.Raya Batulicin RT. 002 Kel, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (7/1/2023) sore.
Minilik soal literasi, dalam daftar skala nasional disebutkan, Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini disampaikan langsung Staf ahli Menteri dalam negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro pada Rapat kordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021. Lebih lanjut, Kepala Perpusnas M Syarif Bando mengatakan persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi.
Total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca hingga tahun 2023.
Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019.
Kepala Dinas Dispersip Kab Tanbu, Yulia Rahmadhani diwakili Sekretaris Dispersip Tanbu, Muhammad Saleh menyampaikan, perpustakaan selalu siap hadir sebagai wadah pusat pengetahuan dan Informasi masyarakat.
Dispersip Kab Tanbu siap menjamin terkait fasilitas dan dukungan pembinaan, dalam penyebaran pengetahuan dan Informasi melalui lembaga maupun komunitas literasi yang ada di daerah khususnya Tanah Bumbu.
“Hadirnya Dispersip Kab Tanbu, diharapkan dapat membantu memperluas peyebaran informasi dan ilmu pengetahuan pada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan daerah dengan generasi yang unggul, cerdas dan kreatif,” kata Sekdin Persip Tanah Bumbu, Saleh, Minggu (8/1) siang.
Oleh karena itu, Bestari dengan anggota sekitaran 13 orang, sepakat turun ke lapangan untuk melihat langsung (survey), respon membaca masyarakat, khususnya yang menjadi target adalah warga sekitaran Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin Kab. Tanbu.
Menggiatkan budaya membaca sejak dini harus ditanamkan, kepada generasi muda sebagai cikal bakal bagi penerus bangsa Indonesia.
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan literasi, dengan gerakan membuka lapak baca buku gratis di masyarakat ini, sebagai tanggapan dari isu global terkait mirisnya kepedulian membaca dan menurunnya minat baca masyarakat Indonesia.
“Untuk evaluasi kegiatan, tentu banyak hal yg harus dibenahi, tapi tentu dari gerakan pertama kita diawal tahun ini, hal kecil semacam membuka lapak baca buku gratis dan pemeriksaan kesehatan seperti tensi gratis, sudah cukup untuk menjadi pemicu agar kedepannya Komunitas Bestari Literasi, terus bisa konsisten melakukan gerakan-gerakan literasi yg lebih kolektif kedepannya,” beber Pattah selaku salah satu penggagas Bestari.
“Komunitas Bestari Literasi, tentu berharap dengan keberadaan gerakan-gerakan kecil serat memberi arti di masyarakat sekitar, tapi juga signifikan bisa membuka ruang yg lebih jauh, untuk literasi dan sejenisnya, serta lebih banyak mengambil peran sosial, ditengah kondisi percepatan teknologi,” bebernya, Minggu (8/1) pagi.
Ia melanjutkan, bahwa kedepannya Bestari sudah merancang visi untuk ikut andil di dunia digitalisasi yg jauh lebih kreatif, dengan melaksanakan kolaborasi dari berbagai pihak yg ada. (narasinusantara.com/Aaron)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Dispersip Kab Tanbu), tetap optimis lakukan pembinaan komunitas dan literasi daerah. Foto by Aaron.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Dispersip Kab Tanbu), tetap optimis lakukan pembinaan komunitas dan literasi daerah, Minggu (8/1/2023).
Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca.
Sebagai informasi, Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.
Hal ini disampaikan langsung Staf ahli Menteri dalam negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro pada Rapat kordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021. Lebih lanjut, Kepala Perpusnas M Syarif Bando mengatakan, persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi.
Rendahnya tingkat literasi ini terbawa hingga pada tahun 2023, perkembangan literasi Indonesia hingga pelosok daerah masih sangat minim (kecil).
Kualitas melek aksara maupun kesadaran masyarakat dalam membangun literasi di daerah masing-masing masih terbilang kurang.
Literasi adalah soal penanaman budaya di dalam diri seseorang, dimana terdapat kemampuan membaca, menulis dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual.
Di Bumi Bersujud Tanah Bumbu, literasi didukung dengan hadirnya Dispersip Kab. Tanbu.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Dispersip Kab Tanbu, Yulia Rahmadhani diwakili Sekretaris Dispersip Tanbu, Muhammad Saleh mengatakan, perpustakaan merupakan pusat pengetahuan dan Informasi, sehingga perpustakaan menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran pengetahuan dan Informasi.
“Dengan hadirnya perpustakaan, diharapkan dapat memperluas peyebaran informasi dan ilmu pengetahuan. Serta meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi di masyarakat Tanah Bumbu, sehingga dapat mewujudkan Tanah Bumbu cerdas,” paparnya.
“Dewasa ini perpustakaan telah bertransformasi, bukan lagi hanya sekedar tempat meminjam dan mengembalikan buku, kini perpustakaan telah menjadi pusat berkegiatan masyarakat, baik workshop, seminar dan pelatihan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saleh kemudian, Minggu (8/1) siang.
Berdasarkan data yang ada, komunitas literasi yang masuk dalam pengawasaan Dispersip Kab Tanbu ada 5 komunitas yaitu Bagang Sastra, Majelis Haha Hihi, Kopiambar, Komunitas Bestari Literasi, Komunitas Literasi Tanah Bumbu IPM. (narasinusantara.com/Aaron)
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), melalui Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Umum, akan membentuk Tim Satuan Tugas (Tim Satgas). Foto by Pemkab Tanbu.
NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), melalui Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Umum, akan membentuk Tim Satuan Tugas (Tim Satgas). Sabtu (7/1/2023).
Tujuan Tim Satgas dibentuk guna melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, yang nantinya akan melaksanakan pengawasan langsung ke SPBU yang ada di Bumi Bersujud.
Perlunya dilakukan giat pemantauan proses pendistribusian BBM bersubsidi ini, juga untuk menjamin agar tidak ada, terjadi pelanggaran di lapangan oleh para pelaku usaha.
“Satgas juga akan dapat melakukan tindakan tegas, apabila terdapat pelanggaran di lapangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrai Pembangunan Kab. Tanbu, Didi Ali Hamidi.
Rumusan bahwa, setiap bahan pokok penting termasuk barang bersubsidi, merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pendistribusian dan penyaluran sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Satuan tugas pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi yang dibentuk oleh Bupati Tanah Bumbu, dimaksudkan agar tugas dan kewenangan masing-masing, baik itu dari pemerintah daerah sendiri melalui perangkat daerahnya, pihak aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan kejaksaan, serta TNI untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara terpadu,” ujar Didi.
Dalam periode pertengahan tahun 2022, telah diketahui bersama bahwa Presiden Jokowi tampak ketat dalam pembahasan soal BBM. Begitu harga minyak mentah dunia melejit, Indonesia sebagai net importir minyak tentunya akan memiliki dampak signifikan.
Sehingga untuk menangani kekurangan minyak itulah yang ditanggung oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di masyarakat. Belum lagi, harga BBM seperti Pertalite yang masih jauh di bawah keekonomian dan disubsidi pula oleh pemerintah.
Presiden Jokowi bahkan mencatat, akibat melejitnya harga minyak mentah dunia dan subsidi BBM, anggaran subsidi pemerintah sendiri menurut data yang ada, sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan nilai itu akan meningkat terus.
Jokowi melihat bahwa lebih dari takaran 70% subsidi BBM, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
Kebijakan pun diambil oleh pemerintah pusat, saat harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi naik, Presiden Jokowi menggelontorkan bantuan sosial berupa BLT BBM sebanyak Rp 600 ribu untuk 4 bulan. Berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan, total dana yang disepakati pemerintah untuk menambah dana bansos mencapai Rp 24,17 triliun, di mana sebagian alokasi sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan untuk BLT.
Dinilai suatu hal yang tepat jika menanggapi situasi naiknya BBM ini, membuat Pemkab Tanbu melakukan pergerakan upaya untuk menangani kondisi di daerah, salah satunya dengan membentuk Tim Satgas. Beberapa pekan yang lalu bahkan Polres Tanah Bumbu berhasil, menangkap pelaku usaha yang melakukan kecurangan/penipuan BBM dalam bentuk Solar di masyarakat.
“Utuk perangkat daerah terkait, masih akan kami rapatkan terlebih dulu, untuk mendapatkan arahan dan persetujuan dari Pak Bupati,” pungkas Kabag Perekonomian, SDA dan Administrai Pembangunan Kab. Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)
