Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Peternakan Sosial Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri kegiatan roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota, berlangsung via zoom meet di ruang Digital Live Room Lt.4 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kamis (16/2/2023) siang.

Tujuan dan maksud dilakukannya roadshow, oleh
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, adalah untuk mengetahui presentasi terkait upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota.

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ada 13 kabupaten/kota menyampaikan laporan maupun presentasinya dimulai sejak pukul 13.00 WIB, kemudian Kabupaten Tanbu menyusul pada urutan sesi ke 12.

Asisten Riduan, melakukan presentasi kepada Menko PMK, yangmana Kab Tanbu telah melakukan sejumlah upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu melalui program-program kerjanya.

Kondisi sanitasi daerah Tanbu, akses air minum layak 82,65%, akses sanitasi layak 91,46 %, jumlah desa ODF 132 desa dari 144 desa, dengan kurang lebih ada 646 bidan 53 tenaga gizi dan 1.432 kader.

Data fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit ada 3 unit, puskesmas ada 14 unit, klinik 37 unit, praktek bidan mandiri ada 25 unit, dengan alat USG berjumlah ada 5 buah dan dilaporkan kekurangan USG ada sekitar 9 buah, jumlah posyandu ada 205 unit, Antropometri ada 197 buah, dilaporkan ada kekurangan sekitar 8 buah.

Dengan laporan tersebut Asisten Riduan berharap kepada Kemenkes RI, agar bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan proposal.

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ada 16.274 jiwa dengan 3,447 KK, namun ketika dilakukan verifikasi ulang dan validasi tim Kan Tanbu, Asisten Riduan menyampaikan hanya ada 5.854 jiwa dengan 1,313 KK pada tahun 2022.

“Hal ini setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu dan kita juga sudah pernah konsultasikan langsung ke pusat,” katanya.

Pemkab Tanbu berharap, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Kab Tanbu sudah berada di angka zero.

Menko PMK Muhadjir Effendy, mengucapkan terimakasih atas partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada hari ini melakukan presentasi, terkait program sanitasi dan air bersih diharapkan pada setiap Pemkot mengajukan usulan baru kepada Kementerian terkait.

Dalam kegiatan ini turut mengundang, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir H Riduan, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Andi Anwar Sadat, Bapak Asuh Stunting, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas terkait, camat dan kepala desa, kepala puskesmas dan tamu lainnya. (narasinusantara.com/Ana)

Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Tanah Bumbu

DKPP Tanah Bumbu Lakukan Gerakan Tanam Cabai Kendalikan Inflasi Daerah

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP) melakukan gerakan menanam cabai, di Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Senin (13/2/2023).

DKPP Tanah Bumbu bersama kelompok tani Sekar Rahayu Agro melangsungkan gerakan tanam cabai.

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala BPS Kab. Tanah Bumbu, perwakilan Kecamatan Karang Bintang, Sekdes Desa Karang Nunggal Kec. Karang Bintang, Koordinator BPP Karang Bintang, perwakilan Kapolsek, perwakilan Danramil, PPL, Mantri Tani.

“Gerakan tanam cabai ini merupakan upaya konkrit pengendalian inflasi daerah, yang salah satunya adalah melaksanakan gerakan tanam,” ungkap Robby Chandra Selalu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mewakili Kepala DKPP Pemkab Tanah Bumbu, H Hairuddin.

Diharapkannya, dengan dilaksanakan kegiatan ini, produksi komoditas pertanian dapat terjaga ketersediaannya, sehingga harga dapat terkendali dan inflasi terjaga.

“Dalam kesempatan ini, petani juga mengusulkan alat pertanian (kultivator), untuk mempercepat menyiapkan lahan pertaniannya,” beber Robby. (narasinusantara.com/Aaron).

Kategori
Ekonomi Gaya Hidup Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Pelayanan Masyarakat Pertanian Peternakan Sosial Tanah Bumbu

Cegah Penularan Penyakit, DKPP Tanbu Gerakkan Vaksinasi Hewan Gratis

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkab Tanah Bumbu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar Vaksinasi Rabies dan Pelayanan Kesehatan Hewan secara gratis.

Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPP Pemkab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara menyampaikan, vaksinasi gratis digelar selama 3 hari dari tanggal 24-26 Januari 2023 di halaman Kantor Dinas KPP setempat.

“Kegiatan ini sekaligus sosialisasi terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan, terutama dari penyakit rabies,” terangnya, Rabu (25/1/2023).

Dirinya lanjut menjelaskan, penyakit rabies bukan hanya membahayakan bagi hewan peliharaan, tapi juga sangat berbahaya bagi pemilik atau manusia.

“Penyakit rabies ini biasa juga disebut dengan penyakit anjing gila. Penyakit ini menyerang sistem syaraf manusia hingga gejalanya membuat manusia seperti orang gila,” imbuhnya.

Disebutkannya, dalam kegiatan tersebut Dinas KPP,
menurunkan 6 orang dokter hewan untuk melakukan vaksinasi.

“Selama 2 hari digelar sudah lebih dari 80 ekor hewan peliharaan yang divaksinasi, anjing dan kucing,” ungkapnya.

Kegiatan vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan ini tanpa dipungut biaya atau gratis.

“Ini kita gratiskan, kalau umum mungkin biayanya antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Regional Tanah Bumbu Teknologi Transportasi

Dorong Kesejahteraan Petani, DKPP Pemkab Tanbu Serahkan Mesin Combine

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tanah Bumbu, menyalurkan bantuan satu unit mesin panen padi atau combine kepada kelompok tani Setia Tani Desa Karang Mulya Kecamatan Kusan Hulu.

Penyerahan mesin panen padi atau combine dengan seri Yanmar YH 850, secara langsung diserahkan oleh Kepala Dinas KPP Pemkab Tanah Bumbu, Hairuddin kepada ketua kelompok tani Setia Tani, Suparmin di gudang alsintan, Rabu (18/1/2023).

Dikatakan Kepala Dinas KPP Pemkab Tanbu, Hairuddin bantuan mesin panen padi ini sebagai bentuk perhatian serta dukungan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi petani.

“Semoga ini bisa dimanfaatkan semua petani di desa Karang Mulya dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya usai penyerahan bantuan mesin panen padi.

Diharapkannya dengan adanya mesin panen padi di Desa Karang Mulya, hasil produksi pertanian di desa tersebut juga dapat meningkat.

“Pesan saya, mesin panen padi ini dirawat bersama agar kebermanfaatannya bisa lama,” pesannya.

Sementara itu, ketua kelompok tani Setia Tani, Suparmin mengakui mesin panen padi jenis combine ini sangat diperlukan oleh anggotanya dan anggota kelompok tani lainnya di Desa Karang Mulya.

“Ini akan dimanfaatkan bukan cuma anggota dari kelompok tani setia tani, tapi sepuluh kelompok tani di Desa Karang Mulya. Jumlahnya lebih dari dua ratus petani,” terangnya.

Dibeberkan dia, saat panen padi menggunakan mesin combine selain lebih cepat, juga lebih murah.

“Dengan mesin combine, saat panen dalam satu hektar biayanya sekitar Rp 3 juta. Tapi, kalau manual bisa sampai Rp 7 juta,” bebernya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi Wabah

Update Harga Harian Daging, Bisa Lihat di Simponiternak ! DKPP Pemkab Tanbu, Tetap Beri Himbauan Waspadai Beli Sapi Tanpa Dokumen Lengkap dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan harga terupdate (terbaru) daging sapi.

Informasi harga menjadi salah satu aspek terpenting dalam pemasaran. Menghadapi gejolak harga yang terjadi, pemerintah daerah harus memiliki instrumen untuk memantau perkembangan pasar komoditas peternakan, melalui informasi harga dari seluruh wilayah.

Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin diwakili oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP menyampaikan, update harga harian daging sapi sebenarnya tidak mencapai kisaran harga jual Rp 180 ribu rupiah, disamping itu harga jual daging sapi untuk masyarakat umum, kisaran Rp 160-170 ribu rupiah di pasaran.

“Menurut pantauan harga danging sapi, tertinggi di pasaran saat ini kisaran Rp 170 ribu rupiah. Harga daging ditentukan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, harga daging fluktuatif (keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah), kita kidak bisa menentukan,” katanya, Minggu (15/1).

List terupdate harga harian daging, Kab Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan, selengkapnya bisa kunjungi di, http://simponiternak.pertanian.go.id/, (simponiternak, merupakan aplikasi yang mampu menginformasikan perkembangan harga berbagai komoditas peternakan dan menyajikan informasi harga komoditas peternakan secara otomatis sesuai kebutuhan).

Selain itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menghimbau mesyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk tidak menerima sapi terutama dari luar wilayah Tanah Bumbu, tanpa adanya dokumen lengkap dan pemeriksaan dokter hewan, demi menjamin keamanan pangan, sapi harus dipastikan dalam kondisi berlabel sehat dan berlabel halal.

“Pastikan transaksi jual beli sapi, memiliki dokumen lengkap dan sudah melalui pemeriksaan dokter hewan, tetap berhati-hati dalam bertransaksi. Kini stok sapi jantan siap potong ada 355 ekor, di tambah kemaren masuk 11 ekor dari Sulawesi, kemudian hari ini menurut laporan akan datang lagi, 28 ekor dari Geronggang,” pungkas Andrie Juniar Tenggara SP. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Keagamaan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

DKPP Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tanah Bumbu, Tanggapi Melonjaknya Harga Daging Sapi

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerangkan kenaikan harga sapi di daerah.

Dalam skala nasional harga daging masih standar meski alami kenaikan yang signifikan, kebutuhan pokok pun juga melonjak di tahun 2023, kini harga daging sapi tak ingin kalah saing.

Menurut data statistik Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat sekitar 19 ribu kebutuhan sapi di masyarakat selama ini.

“Kalau untuk siap potong saya prediksi tetap aman saja dengan hasil survey di lapangan bagi para pendagang sapi maupun pengepul, tidak ada kekurangan,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Tidak hanya harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan BBM yang melonjak di tahun 2022-2023, harga daging sapi disebut mahal di kantong masyarakat.

“Kita lihat dari kebutuhan ekonomi lainnya, untuk harga daging memang kondisinya tidak bisa turun seperti sebelumnya, dari hasil rapat melalui Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sudah kompak mengenai harga, kecuali untuk pelanggan seperti yang punya kebutuhan daging harian untuk dipasarkan kembali, di antaranya penjual bakso dan penjual pentol, nah baru dipatok harga Rp 140-160 ribu,” bebernya.

“Demikian untuk masyarakat umum dipatok harga Rp 160-180 ribu, tidak ada istilahnya dimahalkan, bahkan untuk stok perayaan hari raya besar nantinya bisa lebih mahal, pengaruhnya bukan dari stok sapi yang kurang, bahkan dari segi segala hal termasuk kondisi ekonomi secara global,” tambahnya.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu melanjutkan, harga standar daging ditentukan oleh APPSI, tidak ada tugas dan fungsi dari Pemkab Tanbu untuk mensuplay, mengontrol harga daging atau menyediakan kebutuhan daging sapi sendiri untuk masyarakat.

Di samping itu, Suraji selaku Pedagang Pentol, mengaku, telah menghabiskan 30 kilogram kebutuhan daging 2 kali dalam 1 minggu, itu pun sekali proses penggilingan daging, jika ditotal kocek yang dikeluarkan Suraji sebesar kurang lebih RP 8.400.000 ribu rupiah dalam seminggu.

Saat dikonfirmasi media, tanggapan mengenai kenaikan harga daging di tahun 2023, sambil tersenyum Suraji mengatakan selalu ada cara mendapat keuntungan dengan strategi jual ke pelanggan.

“Saya belanja daging seminggu dua kali, sekali beli satu kantongnya 5 kilogram dan saya beli 6 kantong sekali proses penggilingan sebanyak 30 kilogram, daging dijual ke saya dengan harga Rp 140 ribu perkilo nya, sampai sekarang saya masih bisa ambil keuntungan meski daging harganya mahal, kami para penjual pentol berharap harga daging bisa lebih murah, jika danging di pasaran harganya naik maka kami juga akan cari cara agar dagangan tetap laku dan kami tetap dapat keuntungan,” pungkas Suraji, Jumat (13/1). (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Anjurkan Pedagang Potong Hewan Sesuai Syariat Halal

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menghimbau perugas pemotong sapi perhatikan cara halal.

“Kami himbau untuk pedagang, kita disini mayoritas muslim, pentingnya menjaga keamanan khususnya ternak sapi potong bukan hanya terjaminnya aman dan sehat saja, tapi juga dari segi halal penyembelihannya harus perhatikan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, selalu siap melakukan pelayanan maupun pemeriksaan pada hewan ternak dan sudah menjadi keutamaan bagi tim petugas untuk menjaga pangan khususnya hewani aman di Bumi Bersujud.

Tidak makan keuntungan saja, namun pedagang diharapkan membiasakan diri menggunakan cara potong halal atau sesuai aturan syariat agama.

Di Negara Australia saja, Andrie Juniar Tenggara SP menceritakan bahwa, petugas pemotongan hewan disana menggunakan adab (kesopanan) syariat islami, dengan menjujung tata cara pemotongan hewan secara sah dan halal, bahkan menggunakan pakaian yang sopan untuk menghormatinya, padahal mayoritas penduduk Australia bukan umat beragama Islam.

“Potong lah hewan, dengan aturan pemotongan yang sah, secara syariat agama, apalagi mayoritas penduduk Tanah Bumbu adalah umat beragama muslim/Islam, untuk menjamin apa yang kita konsumsi itu sehat dan halal,” ujarnya.

Disamping itu, guna menjamin keamanan, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menyarankan, pedagang sapi melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua perlengkapan telah tersedia di sana.

Anjurkan melakukan pemotongan ke RPH dikarenakan RPH punya kelengkapan, baik cara penyembelihannya, dokter hewan maupun karantinanya.

“Pedagang sapi, kami himbau untuk melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua TPH juga dianjurkan melakukan pemotongan ke RPH, disana dijamin lengkap,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menegaskan kembali mengenai ijin pembelian maupun pengiriman hewan apalagi sapi harus melalui prosedur, semua persyaratan dokumen juga harus lengkap, demi menjaga keamanan.

“Misal pedagang membeli secara diam-diam, sapi masuk dari Pelaihari, masuknya sapi tersebut tanpa dibekali dokumen yang lengkap dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas maupun dokter hewan dan langsung dipotong, harusnya pedagang melaporkan apapun kesulitan mereka, kita harus peka dan respon untuk menjaga bersama keamanan khususnya pangan hewani ini, disamping masih adanya wabah PMK,” tuturnya.

“Baik pedagang maupun TPH, demi keamanan, kami DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu selalu terbuka, tidak hentinya melakukan himbauan, petugas kami siap memeriksa kapan pun sapi datang atau untuk melakukan pemeriksaan kembali, kami selalu siap,” tutup Andrie Juniar Tenggara. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Hasil Survey Stok Daging Sapi Aman

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, klarifikasi dan tegaskan bahwa stok daging tergolong aman.

“Pemkab Tanbu, tidak pernah menahan pengiriman sapi, alasan dibalik terkendalanya pengiriman sapi dari luar pulau seperti pulau Sulawesi dan pulau Madura, dikarenakan pengepul atau pedagang sapi dari wilayahnya belum memenuhi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku,” terang Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Ditambah lagi ia mengatakan, kondisi wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada sapi, yangmana di luar pulau status wilayahnya masih zona merah.

Menurut hasil survey Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, stok sapi aman dan pedagang dipastikan tidak kekurangan sapi.

“Malam tadi kami perdana menerima kiriman sapi dari luar daerah, kami juga telah melakukan kunjungan kerja ke pedagang dan TPH (tempat pemotongan hewan) di Desa Maju Sejahtera, stok disana kurang lebih ada 40 ekor dari gunung, dan rata-rata pedagang daging sapi, menghabiskan 3 ekor dalam sehari, masih tergolong aman stok sapi,” bebernya.

Kondisi naiknya harga daging sapi, dipengaruhi faktor ekonomi, tak hanya kebutuhan akan konsumsi daging sapi yang harganya semakin naik, kebutuhan ekonomi seperti bahan pokok lainnya juga alami kenaikan signifikan.

“Tergantung tingkat ekonomi, secara nasional barang atau bahan pangan juga naik, begitu juga dengan pengeluaran. Untuk jual beli sapi pun menggunakan alat transportasi seperti bensin atau solar yang harganya pun kini naik, apalagi pengiriman sapi jalur luar pulau. Masyarakat khususnya para pedagang sapi juga tentunya punya kesepakatan harga jual,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bencana Alam Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Regional Sosial Tanah Bumbu

Tangani Inflasi Daerah, DKPP Tanbu Inisiasi Masyarakat Tanam Cabai Polybag hingga Tanam Jenis Hortikultura

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kebutuhan cabai tak urung, membuat ibu rumah tangga berteriak, sebab harga cabai tak kunjung juga bersahabat.

Sempat digemborkan sebagai komuditas penyumbang dengan angka tinggi dalam Inflasi di Indonesia, cabai menggigit kantong masyarakat.

Menanggapi perkara ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), berupaya lakukan pengendalian inflasi di daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Tito Karnavian mengatakan, sesuai pantauan hingga 6 Januari 2023, komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di Indonesia, diantaranya cabai rawit yang mengalami kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten/kota.

Berdasarkan data tidak hanya lonjakan harga cabai yang bikin kesal, namun juga kebutuhan pokok seperti beras turut menyumbang inflasi, pada angka 72 kabupaten/kota menyumbang kenaikan harga beras, sekaligus terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota.

Melihat tingginya inflasi cabai, Pemerintah Indonesia menghimbau seluruh kabupaten/kota, bersiaga melakukan program pengendalian, seperti ajakan gerakan serentak menanam cabai.

“Kita sudah melakukan upaya untuk membagikan bibit cabai, melalui 9 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kemudian, BPP kita fasilitasi benih cabai dan polybag, selanjutnya petugas di BPP menyemai dan bisa membagikan ke masyarakat disekitar BPP. Sejak November 2022 program tersebut telah dilaksanakan, bibit yg dibagikan di polybag untuk membatu masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan,” ujar Kepala DKPP Tanbu, H Hairuddin diwakili oleh Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Robby Candra, Rabu (11/1/2023).

Pada tahun 2023, rencananya Kab Tanbu akan mendapat program menanam cabai, melalui dana APBN sekitar 20 hektar dan dari APBD dari provinsi yaitu 20 hektar.

“Program cabai tersebut diserahkan langsung kepada kelompok tani, melalui pengawasan dari DKPP, sedangkan bibit bantuan dari pusat belum datang,” imbuhnya.

“Info dari ketahanan pangan stok aman, mulai ada kenaikan harga tetapi untuk rata-rata sampe hari ini, masih sekitar Rp 65 ribuan, untuk Cabai Rawit Mutiara orange dan untuk Cabai Keriting di harga Rp 40-45 ribuan,” terang Robby.

DKPP Tanbu berharap, masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangannya untuk ditanami tanaman jenis hortikultura, khususnya cabai walaupun dalam pot atau polybag, karena keterbatasan lahan (diperkotaan), minimal bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

“Untuk para petani, kami harapkan terus mengembangkan tanaman hortikultura,” harap Robby.

Menanggapi hal ini, Lamijan selaku Sekretaris DKPP Kab Tanbu, membenarkan adanya informasi Inflasi pada komoditas cabai.

“Iya memang cabai termasuk penyumbang inflasi, maka nya kita juga ada gerakan tanam terhadap komoditas penyumbang inflasi, selain cabai kita juga ada gerakan tanam pangan hortikultura, supaya paling tidak pemenuhan kebutuhan keluarga terpenuhi, sehingga bisa menekan pengeluaran keluarga. Melalui perpanjangan tangan dari Kepala Bidang DKPP juga bergerak, untuk itu pada seluruh kecamatan melalui kepala BPP dan petugas lapangan diharuskan kompak,” pungkas, Lamijan. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Regional Sosial Tanah Bumbu

Pemkab Tanah Bumbu Ikuti Jalannya Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual TA 2023

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri rapat koordinasi (rakor), terkait dengan pengendalian inflasi pada saat awal memasuki tahun 2023.

Berlangsungnya rakor diikuti Pemkab Tanbu, secara virtual melalui zoom meeting, di Digital Live Room lantai 4 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (9/1/2023).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, memimpin secara langsung berjalannya rakor tersebut.

Dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik pusat, Menteri Perdagangan RI, Jam Datun Kejagung. Turut hadir juga, Satgas Pangan Polri, Menteri Pertanian, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, beserta tamu undangan lainnya.

Pemkab Tanbu, mengikuti rakor diantaranya yaitu Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan Riduan, Staf Ahli Mahriyadi Noor, dan Kepala BPS Tanah Bumbu Rudy nooryadi, dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Tanbu.

Dalam sambutannya, Menteri Tito Karnavian menyampaikan, usai perayaan hari besar Natal dan tahun baru 2023, kini terjadi kenaikan inflasi yang mana itu, merupakan hal yang wajar karena permintaan bahan pangan juga meningkat.

“Perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2022 terjadi di bulan Desember, yang mana pada bulan sebelumnya atau November, berada pada angka 5,42 persen, dan setelah terjadi kenaikan kini menduduki angka 5,51 persen hingga Januari 2023,” sampainya.

Melihat kondisi tersebut, dari tingginya angka penyumbang inflasi di Indonesia berasal dari komoditas cabai, pemerintah pusat mengharapkan seluruh kabupaten/kota, di Indonesia dapat melakukan upaya pengendaliannya dengan gerakan menanam cabai.

Menteri Tito Karnavian juga menambahkan, sesuai dengan pantauan sampai 6 Januari 2023, komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di Indonesia diantaranya cabai rawit yang mengalami kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten/kota.

“Selanjutnya, 72 kabupaten/kota menyumbang kenaikan harga beras, sekaligus terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota, telur ayam ras mengalami peningkatan harga di 16 kabupaten/kota, serta penurunan di 206 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 118 kabupaten/kota, juga mengalami penurunan sekaligus terjadi kenaikan harga di beberapa daerah lainnya,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)