Kategori
Bisnis Ekonomi Hiburan Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Peternakan Tanah Bumbu

Persiapan Sudah Matang, Informasi Kedatangan Menteri Pertanian RI Diundur

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Kabar hangat kedatangan Dr H Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), ternyata ditunda.

Menteri Pertanian RI tersebut rencananya akan bertandang ke Bumi Bersujud Kab Tanbu pada Sabtu (11/3/2023).

Hal ini telah dikonfirmasi langsung, kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab Tanbu, H Hairuddin yang menyampaikan dengan berat hati, jika kedatangan Menteri Pertanian RI yang telah lebih dulu kabarnya disambut antusias, kini harus dijadwal mundur.

“Hari ini setelah kami mengadakan pertemuan rapat membahas tentang pemantapan persiapan kedatangan Menteri Pertanian RI, bersama dinas terkait yang kami undang yaitu beberapa pihak, diantaranya seperti Dinas Perhubungan setempat, Kodim 1022/Tnb dan Polres Tanbu, persiapan yang sudah matang sebenarnya,” ungkap H Hairuddin di Kantornya pada Rabu (8/9/2023).

Ia menambahkan, yangmana ternyata ada informasi lanjutan dari pihak provinsi melalui Kabid Peternakan, mengabarkan bahwa rencana kedatangan tersebut ditunda.

“Ditundanya ini, kami belum tau penyebabnya persis mengapa, kami akan segera konfirmasi terkait penundaan ini, ke pihak dinas terkait di provinsi,” ujarnya.

Kepala DKPP Kab Tanbu, menjelaskan bahwa rencananya Menteri Pertanian RI, akan panen anak sapi ternak (Pedet), melalui program pengembangan sapi sawit dan pekan panen di kawasan Kecamatan Satui Kab Tanbu Prov Kalsel.

Berbekal informasi tersebut, Tim Bidang Peternakan DKPP Kab Tanbu, tidak mengurungkan semangatnya, sinergisitas, koordinasi dan komunikasi tetap dilakukan sebagaimana mestinya.

Disamping itu, Forkopimda Tanbu juga turut mendukung dalam kegiatan Panen Pedet nantinya.

“Kami mendapat informasi sementara, Menteri Pertanian RI akan datang minggu depan, yaitu Sabtu (18/3) di Satui, nanti menurut rencana juga akan ada semacam pameran berbagai produk yang disiapkan oleh perusahaan terkait,” katanya.

Kadis DKPP H Hairuddin, berharap ada kemajuan pada sektor peternakan khususnya sapi di Tanbu, dimana semakin aktif lagi perkembangannya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Perikanan Pertanian Peternakan Tanah Bumbu

Menjelang Bulan Suci Ramadhan Harga Bapok di Pasaran Tanbu Relatif Masih Stabil

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Menjelang Kehadiran Bulan Ramadhan 1444 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan barang pokok (Bapok), Pasar Harian Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu), hingga saat masih masih terpantau relatif stabil.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMP2) Kab Tanbu, yang sebelumnya telah melakukan pemantauan ke pasar tradisional dan modern tersebut.

Hasilnya tidak, sejumlah kebutuhan barang atau bahan pokok masih stabil atau tidak ada lonjakan harga hingga saat ini.

Kepala DKUMP2 Kab Tanbu, H Deny Haryanto menyampaikan, biasanya satu bulan menjelang Bulan Ramadhan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar mulai naik.

“Namun hingga saat ini harga barang kebutuhan pokok tersebut di pasar tradisional Batulicin, Kusan Hilir, Satui, Simpang Empat dan Karang Bintang belum terjadi kenaikan,” ungkapnya pada Minggu (5/3/2023) di Kecamatan Batulicin.

Stabilnya harga kebutuhan Bapokting, salah satunya disebabkan distribusi barang ke Tanah Bumbu dari Pulau Jawa dan Sulawesi relatif normal.

Sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan harga kebutuhan pokok dari para pedagang, dan agen, seperti yang dikhawatirkan konsumen saat menjelang Bulan Suci Ramadhan.

Deny menjelaskan, minyak goreng kemasan dengan berbagai merk rata-rata mencapai Rp23.000/liter.

“Seperti gula pasir Rp13.500/kg, daging sapi murni Rp160.000/kg, tulang iga Rp90.000/kg, daging ayam ras Rp55.000/ekor dan daging ayam kampung Rp100.000/ekor,” informasinya.

Sedangkan Cabai Rawit lokal Rp100.000/kg, Cabai Rawit Taji Rp75.000/kg, tomat Rp20.000/kg bawang merah Rp40.000/kg.

“Selain itu, seperti Ikan Nila Rp45.000/kg, Ikan Gabus Rp70.000/kg, telur Ayam Kampung Rp60.000/rak, terlur ayam ras Rp58.000/rak dan telur itik Rp80/rak,” ujarnya lagi.

Pemkab Tanah Bumbu mengimbau para pedagang besar, dan agen agar tidak melakukan permainan atau penimbunan barang pada momen-momen tertentu.

“Biasanya ada oknum pedagang besar atau agen di daerah lain pada momen tertentu untuk menimbun barang, apabila harga mulai naik mereka baru menjual,” lanjutnya.

Dikatakan Deny, masyarakat tidak menginginkan hal itu terjadi di Tanah Bumbu, apabila dalam inspeksi mendadak di pasaran telah ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, salah satu warga Perumahan Grand Ar Raudah 3 Kecamatan Simpang Empat, Umy Halimah, mengakui hingga saat ini kondisi harga sembako di pasar tradisional Simpang Empat relatif normal.

“Pagi tadi kami baru usai belanja dari Pasar Harian Simpang Empat untuk membeli kebutuhan dapur, dan harga-harga barang yang kami beli tidak ada perubahan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya,” ucapnya.

Bahkan ada beberapa bahan pokok lainnya Cabai Merah Besar, Cabai Rawit Taji, bawang merah, kentang, dan Telur Ayam Ras justru mengalami penurunan harga hingga Rp 5000.

“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah dan dinas terkait meskipun memasuki hari besar, harga sembako tetap stabil seperti saat ini agar masyarakat yang kurang mampu tidak terbebani,” tutupnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Peternakan Sosial Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri kegiatan roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota, berlangsung via zoom meet di ruang Digital Live Room Lt.4 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kamis (16/2/2023) siang.

Tujuan dan maksud dilakukannya roadshow, oleh
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, adalah untuk mengetahui presentasi terkait upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota.

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ada 13 kabupaten/kota menyampaikan laporan maupun presentasinya dimulai sejak pukul 13.00 WIB, kemudian Kabupaten Tanbu menyusul pada urutan sesi ke 12.

Asisten Riduan, melakukan presentasi kepada Menko PMK, yangmana Kab Tanbu telah melakukan sejumlah upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu melalui program-program kerjanya.

Kondisi sanitasi daerah Tanbu, akses air minum layak 82,65%, akses sanitasi layak 91,46 %, jumlah desa ODF 132 desa dari 144 desa, dengan kurang lebih ada 646 bidan 53 tenaga gizi dan 1.432 kader.

Data fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit ada 3 unit, puskesmas ada 14 unit, klinik 37 unit, praktek bidan mandiri ada 25 unit, dengan alat USG berjumlah ada 5 buah dan dilaporkan kekurangan USG ada sekitar 9 buah, jumlah posyandu ada 205 unit, Antropometri ada 197 buah, dilaporkan ada kekurangan sekitar 8 buah.

Dengan laporan tersebut Asisten Riduan berharap kepada Kemenkes RI, agar bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan proposal.

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ada 16.274 jiwa dengan 3,447 KK, namun ketika dilakukan verifikasi ulang dan validasi tim Kan Tanbu, Asisten Riduan menyampaikan hanya ada 5.854 jiwa dengan 1,313 KK pada tahun 2022.

“Hal ini setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu dan kita juga sudah pernah konsultasikan langsung ke pusat,” katanya.

Pemkab Tanbu berharap, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Kab Tanbu sudah berada di angka zero.

Menko PMK Muhadjir Effendy, mengucapkan terimakasih atas partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada hari ini melakukan presentasi, terkait program sanitasi dan air bersih diharapkan pada setiap Pemkot mengajukan usulan baru kepada Kementerian terkait.

Dalam kegiatan ini turut mengundang, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir H Riduan, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Andi Anwar Sadat, Bapak Asuh Stunting, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas terkait, camat dan kepala desa, kepala puskesmas dan tamu lainnya. (narasinusantara.com/Ana)

Kategori
Ekonomi Gaya Hidup Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Pelayanan Masyarakat Pertanian Peternakan Sosial Tanah Bumbu

Cegah Penularan Penyakit, DKPP Tanbu Gerakkan Vaksinasi Hewan Gratis

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkab Tanah Bumbu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar Vaksinasi Rabies dan Pelayanan Kesehatan Hewan secara gratis.

Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPP Pemkab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara menyampaikan, vaksinasi gratis digelar selama 3 hari dari tanggal 24-26 Januari 2023 di halaman Kantor Dinas KPP setempat.

“Kegiatan ini sekaligus sosialisasi terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan, terutama dari penyakit rabies,” terangnya, Rabu (25/1/2023).

Dirinya lanjut menjelaskan, penyakit rabies bukan hanya membahayakan bagi hewan peliharaan, tapi juga sangat berbahaya bagi pemilik atau manusia.

“Penyakit rabies ini biasa juga disebut dengan penyakit anjing gila. Penyakit ini menyerang sistem syaraf manusia hingga gejalanya membuat manusia seperti orang gila,” imbuhnya.

Disebutkannya, dalam kegiatan tersebut Dinas KPP,
menurunkan 6 orang dokter hewan untuk melakukan vaksinasi.

“Selama 2 hari digelar sudah lebih dari 80 ekor hewan peliharaan yang divaksinasi, anjing dan kucing,” ungkapnya.

Kegiatan vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan ini tanpa dipungut biaya atau gratis.

“Ini kita gratiskan, kalau umum mungkin biayanya antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi Wabah

Update Harga Harian Daging, Bisa Lihat di Simponiternak ! DKPP Pemkab Tanbu, Tetap Beri Himbauan Waspadai Beli Sapi Tanpa Dokumen Lengkap dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan harga terupdate (terbaru) daging sapi.

Informasi harga menjadi salah satu aspek terpenting dalam pemasaran. Menghadapi gejolak harga yang terjadi, pemerintah daerah harus memiliki instrumen untuk memantau perkembangan pasar komoditas peternakan, melalui informasi harga dari seluruh wilayah.

Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin diwakili oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP menyampaikan, update harga harian daging sapi sebenarnya tidak mencapai kisaran harga jual Rp 180 ribu rupiah, disamping itu harga jual daging sapi untuk masyarakat umum, kisaran Rp 160-170 ribu rupiah di pasaran.

“Menurut pantauan harga danging sapi, tertinggi di pasaran saat ini kisaran Rp 170 ribu rupiah. Harga daging ditentukan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, harga daging fluktuatif (keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah), kita kidak bisa menentukan,” katanya, Minggu (15/1).

List terupdate harga harian daging, Kab Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan, selengkapnya bisa kunjungi di, http://simponiternak.pertanian.go.id/, (simponiternak, merupakan aplikasi yang mampu menginformasikan perkembangan harga berbagai komoditas peternakan dan menyajikan informasi harga komoditas peternakan secara otomatis sesuai kebutuhan).

Selain itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menghimbau mesyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk tidak menerima sapi terutama dari luar wilayah Tanah Bumbu, tanpa adanya dokumen lengkap dan pemeriksaan dokter hewan, demi menjamin keamanan pangan, sapi harus dipastikan dalam kondisi berlabel sehat dan berlabel halal.

“Pastikan transaksi jual beli sapi, memiliki dokumen lengkap dan sudah melalui pemeriksaan dokter hewan, tetap berhati-hati dalam bertransaksi. Kini stok sapi jantan siap potong ada 355 ekor, di tambah kemaren masuk 11 ekor dari Sulawesi, kemudian hari ini menurut laporan akan datang lagi, 28 ekor dari Geronggang,” pungkas Andrie Juniar Tenggara SP. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Keagamaan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

DKPP Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tanah Bumbu, Tanggapi Melonjaknya Harga Daging Sapi

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerangkan kenaikan harga sapi di daerah.

Dalam skala nasional harga daging masih standar meski alami kenaikan yang signifikan, kebutuhan pokok pun juga melonjak di tahun 2023, kini harga daging sapi tak ingin kalah saing.

Menurut data statistik Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat sekitar 19 ribu kebutuhan sapi di masyarakat selama ini.

“Kalau untuk siap potong saya prediksi tetap aman saja dengan hasil survey di lapangan bagi para pendagang sapi maupun pengepul, tidak ada kekurangan,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Tidak hanya harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan BBM yang melonjak di tahun 2022-2023, harga daging sapi disebut mahal di kantong masyarakat.

“Kita lihat dari kebutuhan ekonomi lainnya, untuk harga daging memang kondisinya tidak bisa turun seperti sebelumnya, dari hasil rapat melalui Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sudah kompak mengenai harga, kecuali untuk pelanggan seperti yang punya kebutuhan daging harian untuk dipasarkan kembali, di antaranya penjual bakso dan penjual pentol, nah baru dipatok harga Rp 140-160 ribu,” bebernya.

“Demikian untuk masyarakat umum dipatok harga Rp 160-180 ribu, tidak ada istilahnya dimahalkan, bahkan untuk stok perayaan hari raya besar nantinya bisa lebih mahal, pengaruhnya bukan dari stok sapi yang kurang, bahkan dari segi segala hal termasuk kondisi ekonomi secara global,” tambahnya.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu melanjutkan, harga standar daging ditentukan oleh APPSI, tidak ada tugas dan fungsi dari Pemkab Tanbu untuk mensuplay, mengontrol harga daging atau menyediakan kebutuhan daging sapi sendiri untuk masyarakat.

Di samping itu, Suraji selaku Pedagang Pentol, mengaku, telah menghabiskan 30 kilogram kebutuhan daging 2 kali dalam 1 minggu, itu pun sekali proses penggilingan daging, jika ditotal kocek yang dikeluarkan Suraji sebesar kurang lebih RP 8.400.000 ribu rupiah dalam seminggu.

Saat dikonfirmasi media, tanggapan mengenai kenaikan harga daging di tahun 2023, sambil tersenyum Suraji mengatakan selalu ada cara mendapat keuntungan dengan strategi jual ke pelanggan.

“Saya belanja daging seminggu dua kali, sekali beli satu kantongnya 5 kilogram dan saya beli 6 kantong sekali proses penggilingan sebanyak 30 kilogram, daging dijual ke saya dengan harga Rp 140 ribu perkilo nya, sampai sekarang saya masih bisa ambil keuntungan meski daging harganya mahal, kami para penjual pentol berharap harga daging bisa lebih murah, jika danging di pasaran harganya naik maka kami juga akan cari cara agar dagangan tetap laku dan kami tetap dapat keuntungan,” pungkas Suraji, Jumat (13/1). (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Anjurkan Pedagang Potong Hewan Sesuai Syariat Halal

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menghimbau perugas pemotong sapi perhatikan cara halal.

“Kami himbau untuk pedagang, kita disini mayoritas muslim, pentingnya menjaga keamanan khususnya ternak sapi potong bukan hanya terjaminnya aman dan sehat saja, tapi juga dari segi halal penyembelihannya harus perhatikan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, selalu siap melakukan pelayanan maupun pemeriksaan pada hewan ternak dan sudah menjadi keutamaan bagi tim petugas untuk menjaga pangan khususnya hewani aman di Bumi Bersujud.

Tidak makan keuntungan saja, namun pedagang diharapkan membiasakan diri menggunakan cara potong halal atau sesuai aturan syariat agama.

Di Negara Australia saja, Andrie Juniar Tenggara SP menceritakan bahwa, petugas pemotongan hewan disana menggunakan adab (kesopanan) syariat islami, dengan menjujung tata cara pemotongan hewan secara sah dan halal, bahkan menggunakan pakaian yang sopan untuk menghormatinya, padahal mayoritas penduduk Australia bukan umat beragama Islam.

“Potong lah hewan, dengan aturan pemotongan yang sah, secara syariat agama, apalagi mayoritas penduduk Tanah Bumbu adalah umat beragama muslim/Islam, untuk menjamin apa yang kita konsumsi itu sehat dan halal,” ujarnya.

Disamping itu, guna menjamin keamanan, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menyarankan, pedagang sapi melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua perlengkapan telah tersedia di sana.

Anjurkan melakukan pemotongan ke RPH dikarenakan RPH punya kelengkapan, baik cara penyembelihannya, dokter hewan maupun karantinanya.

“Pedagang sapi, kami himbau untuk melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua TPH juga dianjurkan melakukan pemotongan ke RPH, disana dijamin lengkap,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menegaskan kembali mengenai ijin pembelian maupun pengiriman hewan apalagi sapi harus melalui prosedur, semua persyaratan dokumen juga harus lengkap, demi menjaga keamanan.

“Misal pedagang membeli secara diam-diam, sapi masuk dari Pelaihari, masuknya sapi tersebut tanpa dibekali dokumen yang lengkap dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas maupun dokter hewan dan langsung dipotong, harusnya pedagang melaporkan apapun kesulitan mereka, kita harus peka dan respon untuk menjaga bersama keamanan khususnya pangan hewani ini, disamping masih adanya wabah PMK,” tuturnya.

“Baik pedagang maupun TPH, demi keamanan, kami DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu selalu terbuka, tidak hentinya melakukan himbauan, petugas kami siap memeriksa kapan pun sapi datang atau untuk melakukan pemeriksaan kembali, kami selalu siap,” tutup Andrie Juniar Tenggara. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Hasil Survey Stok Daging Sapi Aman

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, klarifikasi dan tegaskan bahwa stok daging tergolong aman.

“Pemkab Tanbu, tidak pernah menahan pengiriman sapi, alasan dibalik terkendalanya pengiriman sapi dari luar pulau seperti pulau Sulawesi dan pulau Madura, dikarenakan pengepul atau pedagang sapi dari wilayahnya belum memenuhi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku,” terang Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Ditambah lagi ia mengatakan, kondisi wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada sapi, yangmana di luar pulau status wilayahnya masih zona merah.

Menurut hasil survey Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, stok sapi aman dan pedagang dipastikan tidak kekurangan sapi.

“Malam tadi kami perdana menerima kiriman sapi dari luar daerah, kami juga telah melakukan kunjungan kerja ke pedagang dan TPH (tempat pemotongan hewan) di Desa Maju Sejahtera, stok disana kurang lebih ada 40 ekor dari gunung, dan rata-rata pedagang daging sapi, menghabiskan 3 ekor dalam sehari, masih tergolong aman stok sapi,” bebernya.

Kondisi naiknya harga daging sapi, dipengaruhi faktor ekonomi, tak hanya kebutuhan akan konsumsi daging sapi yang harganya semakin naik, kebutuhan ekonomi seperti bahan pokok lainnya juga alami kenaikan signifikan.

“Tergantung tingkat ekonomi, secara nasional barang atau bahan pangan juga naik, begitu juga dengan pengeluaran. Untuk jual beli sapi pun menggunakan alat transportasi seperti bensin atau solar yang harganya pun kini naik, apalagi pengiriman sapi jalur luar pulau. Masyarakat khususnya para pedagang sapi juga tentunya punya kesepakatan harga jual,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Wabah PMK Masih Mencekam, DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Himbau Waspadai Pembelian Sapi Tanpa Dokumen Lengkap

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 25 Agustus 2022, dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku (PMK), telah dilakukan penanganan oleh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Prov Kalsel telah mendapatkan penghargaan menuju nol kasus dan penghargaan capaian vaksinasi PMK terbaik oleh Menteri Pertanian pada 19 Agustus 2022.

Disampaikan dalam data vaksinasi PMK yang telah mencapai 36.864 dosis atau 83,78%, dari total target vaksinasi tahap dua yaitu 44.000 dosis.

Meskipun begitu wilayah Kalsel perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan surveilans (memastikan tidak adanya penambahan kasus baru), melakukan desinfeksi pada kandang HRP (kandang penampungan, rumah potong hewan dan sarana transportasi pengangkut HRP), serta melakukan pembukaan kembali lalu lintas HRP, dari dan ke wilayah Kalsel, baik melalui jalur darat, laut dan udara sesuai peraturan lalu lintas HRP.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terus menghimbau pedagang maupun pengepul sapi, prioritaskan keamanan.

“Terkait untuk lalu lintasnya masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu/dari pelabuhan Batulicin, malam tadi kami bersama petugas balai karantina hewan di lapangan, telah siaga untuk melakukan pengecekan sapi yang datang. Ada satu truk masuk dan menurut surat kirim jumlah sapi ada 39 ekor dengan tujuan Kecamatan Angsana, namun hanya terhitung 11 ekor,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP.

Dikarenakan zona wilayah Tanah Bumbu adalah hijau, Satgas membangun sinergisitas bersama, melakukan pengawasan dan menjaga keamanan pangan khususnya hewani agar tetap aman.

“Kami juga harus memperhatikan label sehat dan label halal pada hewan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023).

Mewaspadai wabah PMK pada hewan khususnya sapi, tak ubah seperti mewaspadai wabah Corona, hingga saat ini wabah PMK masih merebak dan belum usai.

“Bukan dari pihak pemerintah daerah yang menahan pengiriman sapi, memang ada prosedural yang mewajibkan pengirim harus memenuhi persyaratan, kita juga tidak mau kecolongan dengan masuknya sapi yang tidak sehat. Sapi yang masuk pun melalui prosedur karantina, ada 100 ekor sapi tertahan, karena persyaratan dokumen tidak lengkap dan tidak diijinkan masuk Tanah Bumbu, ada rekam mediknya dimana sapi memang sudah di vaksin, pedagang antar pulau tetap harus melengkapi dokumen, tugas kami lah memastikan keamanan,” terang Andrie J T.

Pemkab Tanbu, melalui DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tak hentinya mewanti-wanti masyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk siaga melaporkan sapi yang datang, demi menjamin keamanan pangan bersama.

“PMK merupakan virus yang kita tidak mengetahui kapan berakhirnya, seperti virus Corona ini, kita selalu berhati-hati, PMK merupakan pandemi nasional, jelas ada himbauan turun ke pelaku usaha sapi, di lapangan kami berikan penjaminan adanya fasilitas pemeriksaan sapi oleh dokter hewan,” himbaunya.

“kami harap pedagang kooperatif (bekerjasama dengan pemerintah), terima petugas yang datang dengan baik, laporkan terkait apabila ada penyakit sapi maupun membeli sapi secara diam-diam dan tanpa adanya surat ijin, karena sangat berbahaya jika sapi dalam keadaan tidak aman atau tidak sehat, apalagi untuk dikonsumsi,” pungkas Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bencana Alam Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu

Cabai Sumbang Angka Tinggi Inflasi Indonesia, Mencapai 5,51 Persen, Kementerian Pusat Gerakkan Menanam Cabai Kabupaten/Kota

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, inflasi dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang telah mencapai angka 5,51 persen per Desember 2022, di mana tercatat terjadi kenaikan sebanyak 0,66 persen dari bulan November 2022.

Perkembangan inflasi di Indonesia usai perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, mengalami peningkatan pada komuditas cabai.

“Oleh sebab itu, ia menyampaikan beberapa upaya pengendalian yang dapat dilakukan, oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya yakni menciptakan kemandirian pangan,” ucapnya pada Senin (9/1/2023) saat rakor pengendalian inflasi di pusat.

Selain itu juga gagasan untuk mengurangi kegiatan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya, seperti halnya dengan menggencarkan gerakan menanam cabai bersama.

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang dilakukan dengan gerakan menanam, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan di tahun 2022, telah menyumbangkan benih cabai di seluruh Indonesia sebanyak 10 juta.

Kemudian di tahun 2023, ia memprogramkan akan ada bantuan bibit cabai, sebanyak 34 juta untuk disebarkan di seluruh Indonesia dengan total pembagian setiap provinsi mendapatkan 1 juta benih cabai.

“Dengan adanya stok bahan pangan di wilayahnya masing-masing, dapat mengurangi kegiatan impor sehingga inflasi di daerah tersebut dapat teratasi, yang mana nantinya juga akan berpengaruh pada upaya penurunan inflasi di Indonesia,” harapnya.

“Pengendalian inflasi lainnya dapat dilakukan dengan memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods dan menjaga ketersediaan komoditas pangan, yang dihasilkan dari luar daerah melalui bekerjasama pengadaan pasokan antar provinsi,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)