Kategori: Program Pemerintah RI

Kategori
Aspirasi Masyarakat Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

Sinergi Pusat dan Daerah Swasembada Pangan, Bupati Andi Rudi Latif Distribusikan Alsintan dari Kementan RI Bersama Wakil DPRD Hasanuddin

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif bersama Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pra Panen dan Pasca Panen untuk Brigade Pangan di Bumi Bersujud. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif bersama Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pra Panen dan Pasca Panen untuk Brigade Pangan di Bumi Bersujud, Tanah Bumbu, Rabu (7/1/2026) di Batulicin.

“Semoga yang menerima alat ini mampu menjadi pendorong pangan Kabupaten Tanah Bumbu dan mampu berkembang serta terus menghasilkan hasil panen yang melimpah,” ujar Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin.

Adapun bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI tersebut dalam rangka mendukung kegiatan swasembada pangan dan cetak sawah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan alsintan untuk Brigade Pangan melalui kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah, dengan total nilai lebih dari Rp26,6 miliar.

Bantuan tersebut sangat mendukung percepatan tanam, peningkatan produktivitas, serta efisiensi usaha tani, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan di Tanah Bumbu.

Atas berbagai dukungan dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan swasembada pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi :

1.Traktor Roda Empat : 27 Unit
2.Hand Spayer Elektrik/Semprotan : 18 unit
3.Traktor Roda Clawler/Rotavator : 21 unit
4.Traktor Roda 2 Rotary : 1 unit
5.Traktor Roda 2 Bajak : 7 unit
6.Drone (Antasena) : 4 unit
7.Mesin Tanam Padi : 13 unit
8.Pompa Air 6 inch : 2 unit
9.Pompa Air 5 inch : 8 unit
10.Pompa Air 3 inch : 2 unit
11.Combine Harvester Besar : 17 unit

Kategori
Ekonomi Indonesia Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi JMO kepada Karyawan Lintas Fortuna Nusantara

BPJS Ketenagakerjaan bersama PT. Lintas Fortuna Nusantara adakan kegiatan sosialisasi Jamsostek Mobile (JMO). Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – BPJS Ketenagakerjaan bersama PT. Lintas Fortuna Nusantara adakan kegiatan sosialisasi Jamsostek Mobile (JMO) yang bertempat di meeting room perusahaan tersebut bersama karyawannya pada (14/10/2025).

Kegiatan meliputi sosialisasi tentang JMO serta edukasi asistensi aplikasi JMO. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta dalam menggunakan aplikasi JMO, sehingga peserta dapat memanfaatkan semua layanan yang tersedia dengan lebih mudah dan efisien.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batulicin Vina Dwina Yuskin mengapresiasi PT. Lintas Fortuna Nusantara atas antusiasmenya dalam mendukung layanan BPJS Ketenagakerjaan berbasis digital melalui aplikasi JMO dengan ikut serta mengakses layanan dan menginformasikan kepada seluruh pekerja.

“Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan engagement dan kepuasan peserta terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Vina.

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi JMO dilaksanakan secara berkelanjutan ke perusahaan-perusahaan di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru agar penggunaan aplikasi JMO semakin massive sehingga layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses di mana saja tanpa harus datang dan antri ke kantor Cabang.

“Aplikasi JMO ini adalah pembaharuan dari aplikasi BPJSTKU yang telah diluncurkan per September 2021 dengan fitur-fitur yang lebih update,” tutur Vina.

Ia menjelaskan, aplikasi JMO itu mengakomodir kebutuhan peserta BPJAMSOSTEK mulai dari Pengecekan Saldo JHT hingga pengajuan Klaim JHT dengan saldo maksimal sebesar Rp15 juta dengan syarat peserta telah melakukan pengkinian data di aplikasi JMO.

Nantinya, lanjut Vina, peserta akan dengan mudah melakukan pencairan (one day service) diproses dan dibayarkan di hari yang sama dimana peserta tidak perlu dating dan mengantri di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui pengembangan aplikasi JMO ini, pihaknya berharap kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dapat menggunakannya untuk memudahkan peserta.

“Sehingga tidak perlu lagi antri di kantor, terutama peserta yang tempat tinggal atau tempat bekerjanya cukup jauh dari kantor layanan kami yang ada di Batulicin dan Kotabaru. Ini sebagai wujud kepedulian kami dalam memberikan layanan serta kemudahan bagi para peserta,” tutur Vina. (ANN)

Kategori
Ekonomi Indonesia Informasi Kalimantan Selatan Kecelakaan Maut Lingkungan Pelayanan Masyarakat Program Pemerintah RI Sosial Tanah Bumbu

BPJS Ketenagakerjaan Batulicin Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris Pekerja Rentan PT Pama Indomining

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada dua ahli waris peserta pekerja rentan yang di daftarkan dari PT Pama Indomining. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada dua ahli waris peserta pekerja rentan yang di daftarkan dari PT Pama Indomining.

Santunan diserahkan secara simbolis oleh Yoga Suci Hartas, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin, bersama Abdul Basir, Project Manager PT Pama Indomining, kepada dua ahli waris, yaitu Hariyati dan Mitran, yang masing-masing menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Penyerahan ini merupakan bentuk kepedulian PT. Pama Indomining dalam memberikan jaminan sosial kepada para pekerja rentan apabila terjadi risiko sosial berupa meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Melalui program Jaminan Kematian (JKM), ahli waris peserta berhak menerima santunan uang tunai sebagai perlindungan dan dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pada tempat terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga peserta serta apresiasi kepada PT Pama Indomining atas komitmen dan kepeduliannya terhadap perlindungan pekerja.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga santunan ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan,” ujar Vina.

“Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada PT Pama Indomining yang telah mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan serta berkontribusi aktif melalui pendaftaran 127 pekerja rentan di wilayah kerjanya selama satu tahun. Langkah ini sejalan dengan semangat program SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda),” tambahnya.

Lebih lanjut, Vina mengajak seluruh perusahaan di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Batulicin untuk turut serta dalam program SERTAKAN, sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di lingkungan sekitar.

“Dengan semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi, maka semakin luas pula jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Ini merupakan langkah bersama untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan kerja bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Abdul Basir, Project Manager PT Pama Indomining, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

“Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Kami telah melihat langsung bagaimana manfaat ini dirasakan oleh keluarga pekerja yang telah terdaftar. Santunan yang diterima benar-benar membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ujar Abdul Basir.

“Kami juga bersyukur dapat berpartisipasi dalam program SERTAKAN, karena melalui program ini, pekerja rentan di sekitar wilayah operasional kami bisa mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal. Ini bentuk komitmen kami untuk terus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Batulicin menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal, serta memperluas jangkauan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan Selatan. (ANN)

Kategori
Ekonomi Indonesia Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Masyarakat Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

BPJS Ketenagakerjaan Batulicin Ingatkan Pentingnya Perlindungan Pekerja Proyek Konstruksi

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin menghimbau perusahaan-perusahaan jasa konstruksi akan pentingnya perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin menghimbau perusahaan-perusahaan jasa konstruksi akan pentingnya perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Seluruh proyek konstruksi yang sedang berjalan harus dipastikan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar pekerjanya secara aktif mendapatkan perlindungan program Jamsostek.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin, Menyampaikan para pekerja sektor konstruksi memiliki risiko kerja yang tinggi sehingga sangat membutuhkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

”Pekerja konstruksi adalah kelompok berisiko tinggi. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, kita semua tidak ingin hal itu terjadi, namun ketika terjadi Kecelakaan Kerja maupun Kematian, mereka dan keluarganya sudah terlindungi,” tutur Vina.

Vina menjelaskan kepesertaan program Jamsostek di sektor jasa konstruksi berbeda dengan skema pekerja pada umumnya. Jika biasanya pekerja didaftarkan dan dibayarkan iuranya satu per satu, maka pada sektor konstruksi, cukup proyek yang didaftarkan, dan seluruh pekerja yang terlibat akan tercover perlindungannya, dengan catatan bahwa pemberi kerja telah menyampaikan data tenaga kerja dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Menurut Vina, sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan jasa konstruksi karena mayoritas pekerja mereka bersifat harian atau borongan dan memiliki mobilitas tinggi.

“Iurannya sangat terjangkau, hanya 0,10 – 0,24 persen dari nilai proyek, sesuai tabel yang ditetapkan pemerintah,” Jelas Vina.

Iuran berdasarkan Nilai Kontrak:

  • 0 s/d 100.000.000,- iuran 0.24%
  • 100.000.000,- s/d 500.000.000,- iuran 0.19%
  • 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,- iuran 0.15%
  • 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- iuran 0.12%
  • Lebih dari 5.000.000.000,- iuran 0.10%

Vina menambahkan pendaftaran proyek dapat dilakukan segera setelah perusahaan menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari pengguna jasa. Pembayaran iuran bisa dilakukan secara lunas atau disesuaikan dengan termin proyek.

Selain itu, Vina mengingatkan pentingnya kedisiplinan perusahaan dalam membayar iuran tepat waktu. Ia menekankan bahwa manfaat perlindungan hanya berlaku jika status kepesertaan aktif.

”Karena jika perusahaan menunggak, ketika tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja dan status kepesertaannya belum aktif, maka perlindungan tidak dapat diberikan. Artinya perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya medis dan santunan sendiri,” tambah Vina.

Sebagai informasi, manfaat dari program JKK mencakup biaya pengobatan tanpa batas plafon sesuai indikasi medis, santunan pengganti upah selama masa pemulihan, dan santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja.

“Semua biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan medis. Perusahaan tidak perlu lagi membayar biaya medis atau santunan, asalkan administrasi tertib dan iuran dibayarkan,” ujar Vina.

Sementara itu, program JKM memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dalam masa kepesertaan lebih dari tiga bulan. Jika kematian terjadi sebelum masa kepesertaan tiga bulan maka ahli waris diberikan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta. Hal tersebut berdasarkan peraturan pemerintah terbaru mengenai manfaat JKM.

Ada pula manfaat beasiswa pendidikan untuk dua anak, hingga maksimal Rp174 juta berdasarkan ketentuan persyaratan yang berlaku. Ia juga mengingatkan perusahaan yang lalai mendaftarkan proyeknya atau menunggak iuran dapat dikenakan gugatan hukum oleh pekerja atau ahli waris, serta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri.

”Dengan besarnya manfaat dengan iuran yang sangat rendah dan kemudahan layanan yang diberikan, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat memastikan seluruh karyawan sudah terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat terjamin” pungkas Vina. (ANN)

Kategori
Program Pemerintah RI Tanah Bumbu UMKM Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Gelar Pelatihan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) menyelenggarakan Pelatihan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Banjarmasin. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) menyelenggarakan Pelatihan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Banjarmasin, Senin (22/9/2025).

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan koperasi.

“Pengurus dan pengawas koperasi harus memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen agar koperasi dapat tumbuh sehat, mandiri, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menekankan agar koperasi tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi wadah usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Bumi Bersujud.

Sementara itu, Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi RI, Muhammad Husni, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menggerakkan koperasi desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

“Pelatihan ini sangat strategis karena dapat memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mengakselerasi digitalisasi agar koperasi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.

Kepala Diskumdagri Tanbu, Hamaluddin Tahir, menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tujuannya adalah memperkuat perekonomian desa melalui usaha kolektif berbasis potensi lokal, meliputi pergudangan pangan, perikanan, simpan pinjam, sembako, hingga layanan usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan 22 – 24 September 2025 ini diikuti sebanyak 157 koperasi, yang terdiri dari 152 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan Merah Putih. Peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber Kementerian Koperasi RI, Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Latihan Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, serta Puskoppolda Kalsel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk koperasi desa dan kelurahan yang kuat, profesional, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. (ANN)

Kategori
Pemerintahan Dan Desa Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Ikuti Pra-Evaluasi SAKIP 2025

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus memberikan pendampingan teknis agar predikat SAKIP Tanah Bumbu dapat terus ditingkatkan.

Bupati Andi Rudi Latif mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen menerapkan SAKIP secara konsisten demi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen penuh dalam pelaksanaan SAKIP, yang menyatukan Tiga Sistem kunci, yaitu Perencanaan : Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. Penganggaran : Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan kinerja yang akan dicapai. Pelaporan : Mencatat, Mengukur, dan Melaporkan kinerja secara transparan.

Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, menekankan pentingnya pra-evaluasi sebagai sarana untuk menilai perkembangan implementasi SAKIP di daerah.

“Pra-evaluasi ini bertujuan memberikan pendampingan dan masukan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Harapannya, setiap kabupaten dan kota mampu mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi akhir nanti,” jelasnya.

Menurutnya, proses pra-evaluasi bukanlah tahap akhir, melainkan persiapan sebelum evaluasi lanjutan pada September dan panel penentuan predikat yang akan berlangsung pada November mendatang. Dengan metode verifikasi lapangan, tim evaluator menilai capaian kinerja pemerintah daerah, penanganan isu strategis, hingga efektivitas integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring.

Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, momentum ini menjadi penting untuk menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten. Selain memaparkan progres kinerja, pemerintah daerah juga menyiapkan data pendukung dan strategi penguatan tata kelola yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada hasil.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan Tanah Bumbu mampu meningkatkan predikat SAKIP sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. (ANN)

Kategori
Indonesia Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

Pemkab dan DPRD Tanbu Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto Jelang HUT RI Ke-80

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama DPRD Tanah Bumbu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto jelang HUT Ke-80 Republik Indonesia. Picture by Fitri.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama DPRD Tanah Bumbu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto jelang HUT Ke-80 Republik Indonesia.

Acara dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu dengan agenda Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Jumat (15/8/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani. Hadir Wakil Ketua H. Hasanuddin beserta Anggota DPRD, Forkopimda, Pejabat Lingkup Pemkab Tanah Bumbu, dan undangan lainnya.

Agenda ini merupakan bagian dari agenda nasional Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tersebut menyampaikan refleksi capaian 299 hari pemerintahan. Dapat dilaporkan bahwa telah dicapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti.

Di tengah dunia yang penuh goncangan-goncangan, realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu, mencapai target APBN 2025, dan berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.

Intervensi strategis yang telah di lakukan untuk memperbaiki gizi 82,9 juta anak-anak Indonesia, sekarang telah mencapai kemajuan yang membanggakan. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur dapur, dan melibatkan petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Hari ini Kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah. 100 Sekolah Rakyat telah kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan. Tahun ini kami renovasi setidaknya 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan kami juga bangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri.

Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih. Membentuk Danantara dengan aset dalam kelolaan lebih dari USD 1 triliun.

Cek Kesehatan Gratis telah digunakan oleh lebih dari 18.000.000 warga. 66 rumah sakit di 66 Kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Capaian MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penegakan hukum, dan akuntabilitas keuangan negara.

Masih banyak pekerjaan ke depan: Kita harus hapus kemiskinan ekstrem, kita harus dorong pertumbuhan ekonomi, dan kita harus bawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan moral yang disegani dunia. (ANN)

Kategori
Program Pemerintah RI Sosial Tanah Bumbu

Pemkab Tanah Bumbu dan Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras di Desa Saring Sungai Bubu

 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Bulog Kantor Cabang Kotabaru menyalurkan Bantuan Beras Pangan 2025 kepada warga kurang mampu di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Saring Sungai Bubu. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Bulog Kantor Cabang Kotabaru menyalurkan Bantuan Beras Pangan 2025 kepada warga kurang mampu di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Saring Sungai Bubu Jumat pagi (18/07/2025).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) H. Hairuddin, menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjaga kestabilan harga beras di tingkat lokal.

“Bantuan ini disalurkan kepada warga tidak mampu berdasarkan data DTSEN Kementerian Sosial. Hari ini, simbolis diberikan kepada 11 penerima perwakilan dari 20 Kepala Keluarga (KK) yang terdata sebagai penerima bantuan di Desa Saring Sungai Bubu. Masing-masing keluarga mendapatkan 20 Kilogram beras, sehingga total beras yang disalurkan hari ini mencapai 400 Kg,” jelasnya.

Plt. Kepala Bulog Kota Baru-Tanah Bumbu, Rahmat Dwi Widianto, menjelaskan bahwa program Bantuian Pangan Beras ini merupakan program pemerintah pusat yang berlangsung selama dua bulan, yaitu Juni hingga Juli 2025. Uniknya, beras yang disalurkan kali ini berbeda dari program sebelumnya.

“Beras yang dibagikan dalam program ini merupakan beras lokal dari hasil panen petani daerah. Beras tersebut dikemas dalam kondisi fress, berasal dari panen terbaru, dan memiliki kualitas yang baik. Adapun data penerima bantuan berasal langsung dari Kementerian Sosial,” terang Rahmat.

Rahmat juga berharap bantuan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu warga penerima bantuan, Herlina mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif atas Bantuan Pangan Beras ini. Semoga program ini terus berlanjut dan bermanfaat bagi kami di Desa Saring Sungai Bubu,” ujarnya haru.

Program Bantuan Pangan Beras ini memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, dan menjamin ketahanan pangan masyarakat rentan. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, program ini diharapkan dapat terus berjalan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Program penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari sinergi antara Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kusan Tengah Aidil Adha, Plt. Kepala Bulog Kota Baru Rahmat Dwi Widianto, Kabid Ketahanan Pangan Rahbiyah, serta perangkat desa dan warga penerima bantuan. Hadir pula unsur TNI melalui Babinsa setempat. (ANN)

Kategori
Indonesia Informasi Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Program Pemerintah RI Sosial Tanah Bumbu

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Ekosistem Desa di Muara Pagatan Tengah

BPJS Ketenagakerjaan bersama Desa Muara Pagatan Tengah sosialisasikan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Desa Muara Pagatan Tengah. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – BPJS Ketenagakerjaan bersama Desa Muara Pagatan Tengah sosialisasikan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Desa Muara Pagatan Tengah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Siti Hardianti, Kepala Dinas PMD Samsir, dan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaaan Kantor Cabang Batulicin Yoga Suci Hartas, serta Masyarakat Desa Muara Pagatan Tengah. Bertempat di Kantor Desa Muara Tengah pada Sabtu (12/07/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Siti Hardianti menyampaikan saat ini masyarakat pekerja di ekosistem desa sudah terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan dari anggaran desa.

“Kegiatan ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti seperti apa perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan” tutur Anti.

Anti juga menyampaikan perlindungan bagi masyarakat dalam program 1 desa 100 pekerja rentan akan terus kita tingkatkan, harapannya sebanyak 200 pekerja rentan akan dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga apabila terjadi resiko kecelakaan kerja maupun kematian segala biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masyarakat desa dapat terjamin kesejahteraannya dan keluarganya” tambah Anti.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanah Bumbu, Samsir menyampaikan apresiasinya bahwa Desa Muara Pagatan Tengah telah menjadi pioneer dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan kesediaan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan programnya.

“Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatan pemahaman masyarakat terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, hari ini kami langsung turun ke desa-desa untuk menyampaikan manfaat dari Program Jaminan Sosial tersebut. Demikian agar masyarakat desa dapat memanfaatkan dan memaksimalkan perlindungan,” ungkap Samsir.

Ketika resiko seperti kecelakaan kerja terjadi maka akan muncul biaya untuk pengobatan. Adanya perlindungan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya-biaya pengobatan.

Selain itu perlindungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ketika mengalami kemalangan seperti meninggal dunia, karena keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan santunan berupa uang tunai dan beasiswa hingga sarjana bagi anaknya dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja maupun Jaminan Kematian.

Samsir menegaskan bahwa seluruh Perangkat Desa, BPD, LKD, Kader Posyandu dan PKK, bisa turut serta mendaftarkan pengerjaan proyek di desa dalam program Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Kesempatan terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin menyampaikan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas PMD beserta seluruh Desa akan terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di ekosistem desa.

“Perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sampai dengan Jaminan Hari Tua, apabila masyarakat mengalami resiko tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pengobatan dan perawatan yang diberikan sehingga dapat lebih tenang karena sudah terjamin kesejahteraannya” tutur Vina.

Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh sesuai indikasi medis, dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan meninggal sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Serta manfaat beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak senilai Rp174 juta dari TK hingga perguruan tinggi.

Kemudian Program JKM juga memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia.

“Resiko pekerjaan sangat luas dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, dengan adanya perlindungan yang dibiayai Kantor Desa ini, harapannya masyarakat dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan kesejahteraannya” pungkas Vina. (ANN)

Kategori
Indonesia Informasi Kalimantan Selatan Program Pemerintah RI Tanah Bumbu

Hari kedua Audiensi KP2D Tanah Bumbu : Susun Arah Kebijakan Bupati, Efisiensi Anggaran dan Tepat Sasaran

Audiensi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah (KP2D) Kabupaten Tanah Bumbu memasuki hari kedua dengan fokus pada pembahasan efisiensi anggaran. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – Audiensi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah (KP2D) Kabupaten Tanah Bumbu memasuki hari kedua dengan fokus pada pembahasan efisiensi anggaran.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (11/03/2025) di Batulicin ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah (AP2D). Di antaranya Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, Dr. Abdul Rahman, Dr. Muhammad Arif, Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, Dr. Ichsan Ridwan, Dr. Eng. Akbar Rahman, dan Dr. Kadir.

Pada hari kedua, audiensi dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kelompok pertama melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dinas Perikanan, RSUD Andi Abdurahman Noor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas P3AP2KB.

Kelompok kedua diikuti oleh Inspektorat Daerah, Disdukcapil, Satpol PP dan Damkar, Badan Kesbangpol. Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, Dispersip, Dinas Sosial dan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta seluruh Kecamatan.

Adapun kelompok ketiga terdiri dari Diskumdagri, Disnakertrans, Disbudporpar, Diskominfosp, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, BKPSDM, dan Sekretariat Daerah.

Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus mempersiapkan penyusunan RPJMD 2025-2030.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan merancang Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu selama lima tahun mendatang.

Dengan pembagian kelompok per-SKPD, diharapkan diskusi dan masukan dapat lebih terfokus guna menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta mendukung efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun 2025.

Tujuh Program Prioritas 2025-2030

Sebelumnya, pada saat membuka audiensi kebijakan percepatan pembangunan daerah, Senin (10/03/2025) di Batulicin, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya menyampaikan beberapa program unggulan sebagai upaya transformatif prioritas yakni :

1. Pembangunan dan atau perbaikan gedung serta fasilitas pendukung sekolah dalam mempercepat wajib belajar 13 tahun yaitu 1 tahun prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dari SD, SMP, SMA dan atau sederajat.

2. Membangun dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan serta dunia usaha dalam rangka mencetak dan peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik serta pekerja yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Membangun konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan pelayanan kesehatan primer, pembangunan fasilitas penunjang pangan dalam mendukung program makan bergizi gratis serta penuntasan stunting.

4. Pemenuhan tenaga dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

5. Penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan kemiskinan absolut serta penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar, ODGJ, disabilitas mental dan lansia.

6. Tata Kelola dan atau bekerjasama dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan serta pengembangan industri, peningkatan investasi dalam peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Melakukan reformasi perencanaan dan fiskal/keuangan daerah melalui pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah yang berkarakter melayani dan sederhana.

Bupati mengatakan ketujuh program tersebut sudah sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sesuai dengan Visi Misi Tanah Bumbu 5 (lima) tahun kedepan. (ANN)