Kategori: Transportasi

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Politik Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Pemkab Tanbu Akan Segera Bentuk Tim Satgas, Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), melalui Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Umum, akan membentuk Tim Satuan Tugas (Tim Satgas). Foto by Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), melalui Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Umum, akan membentuk Tim Satuan Tugas (Tim Satgas). Sabtu (7/1/2023).

Tujuan Tim Satgas dibentuk guna melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, yang nantinya akan melaksanakan pengawasan langsung ke SPBU yang ada di Bumi Bersujud.

Perlunya dilakukan giat pemantauan proses pendistribusian BBM bersubsidi ini, juga untuk menjamin agar tidak ada, terjadi pelanggaran di lapangan oleh para pelaku usaha.

“Satgas juga akan dapat melakukan tindakan tegas, apabila terdapat pelanggaran di lapangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrai Pembangunan Kab. Tanbu, Didi Ali Hamidi.

Rumusan bahwa, setiap bahan pokok penting termasuk barang bersubsidi, merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pendistribusian dan penyaluran sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

“Satuan tugas pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi yang dibentuk oleh Bupati Tanah Bumbu, dimaksudkan agar tugas dan kewenangan masing-masing, baik itu dari pemerintah daerah sendiri melalui perangkat daerahnya, pihak aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan kejaksaan, serta TNI untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara terpadu,” ujar Didi.

Dalam periode pertengahan tahun 2022, telah diketahui bersama bahwa Presiden Jokowi tampak ketat dalam pembahasan soal BBM. Begitu harga minyak mentah dunia melejit, Indonesia sebagai net importir minyak tentunya akan memiliki dampak signifikan.

Sehingga untuk menangani kekurangan minyak itulah yang ditanggung oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di masyarakat. Belum lagi, harga BBM seperti Pertalite yang masih jauh di bawah keekonomian dan disubsidi pula oleh pemerintah.

Presiden Jokowi bahkan mencatat, akibat melejitnya harga minyak mentah dunia dan subsidi BBM, anggaran subsidi pemerintah sendiri menurut data yang ada, sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan nilai itu akan meningkat terus.

Jokowi melihat bahwa lebih dari takaran 70% subsidi BBM, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.

Kebijakan pun diambil oleh pemerintah pusat, saat harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi naik, Presiden Jokowi menggelontorkan bantuan sosial berupa BLT BBM sebanyak Rp 600 ribu untuk 4 bulan. Berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan, total dana yang disepakati pemerintah untuk menambah dana bansos mencapai Rp 24,17 triliun, di mana sebagian alokasi sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan untuk BLT.

Dinilai suatu hal yang tepat jika menanggapi situasi naiknya BBM ini, membuat Pemkab Tanbu melakukan pergerakan upaya untuk menangani kondisi di daerah, salah satunya dengan membentuk Tim Satgas. Beberapa pekan yang lalu bahkan Polres Tanah Bumbu berhasil, menangkap pelaku usaha yang melakukan kecurangan/penipuan BBM dalam bentuk Solar di masyarakat.

“Utuk perangkat daerah terkait, masih akan kami rapatkan terlebih dulu, untuk mendapatkan arahan dan persetujuan dari Pak Bupati,” pungkas Kabag Perekonomian, SDA dan Administrai Pembangunan Kab. Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Begini Perbedaan Harga BBM Pertalite Di Tanah Bumbu

BBM (bahan bakar minyak) sudah relatif lama, menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh dunia, terutama bagi yang memiliki kendaraan bermesin, ada perbedaan penjualan harga BBM. Foto by Aaron.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Sebagai rentetan berbagai gejolak peristiwa BBM pada tahun 2022, momentum yang tentunya masih lekat diingat di benak masyarakat Indonesia, mengenai kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), terkait kenaikan harga BBM, khususnya harga jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yakni RON 90 atau Pertalite.

BBM (bahan bakar minyak) sudah relatif lama, menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh dunia, terutama bagi yang memiliki kendaraan bermesin, Jumat (6/1/2023).

Gejolak situasi global se-dunia, akhirnya berdampak signifikan turut menjerat Indonesia, khususnya terkait melejitnya harga minyak mentah dunia.

Menurut data yang ditangkap media, sebelum pandemi tiba, harga minyak mentah dunia hanya di kisaran US$ 60-an per barel, harga tersebut kemudian melejit total hingga mencapai US$ 110-an per barel, pada pertengahan tahun 2022 ini, merupakan salah satu imbas dari memanasnya geopolitik.

Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM Pertalite tepat pada 3 September 2022. Harga BBM Pertalite yang tadinya hanya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter sampai pada hari ini.

Berkaca kembali, harga BBM di tiap daerah pun ternyata berbeda-beda, di Ibu Kota Kalimantan Selatan (Banjarmasin), harga Pertalite Rp10.000 per liter, wilayah bergeser sedikit ke Kabupaten Tanah Bumbu, harga eceran mencapai kisaran Rp12.000 per liter bahkan Rp13.000 per liternya. Perbedaan harga sempat menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

Sebut saja, Sulaiman selaku pelaku usahan eceran BBM Pertalite yang menjual dengan harga Rp13.000 per liter, ia menjelaskan perbedaan harga Pertalite dari tokonya dengan toko lain, karena ia pergi mengantri sendiri ke SPBU tertentu.

Sulaiman menyatakan bahwa, sempat kena biaya ‘cas’ tambahan saat membeli BBM Pertalite di SPBU tertentu, sehingga ia juga menaikkan harga ke pelanggan. Tak hanya itu, jalur dagang atau membali BBM Pertalite dari pelangsir pun, ia mengaku tidak sesuai porsi literan/kurang.

“Kalau saya beli sendiri Pertalite ke Pom/SPBU disana, kena ‘cas’, saya beli misal 60 liter dengan harga Rp. 600.000 jadi Rp.615.000, sedangkan beli di pelangsir BBM untuk di muat di botol per liternya ada kurang pasnya, hasilnya coba liat di toko lain dengan harga jual Rp12.000 per liter/botol terlihat isinya tidak penuh hingga ke garis tutup botol, karena pas dituangkan ke botol jualan ternyata kurang, misal harusnya dapat 15 botol jadi 14 botol saja,” bebernya.

Membahas terkait BBM, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui, Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Umum, akan berencana membentuk Tim Satuan Tugas.

Dalam Satgas juga turut melibatkan, Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Tanbu, sebagai salah satu anggota Tim Satgas.

“Kami baru saja selesai rapat dengan pihak DPRD Tanah Bumbu, rencananya dalam rapat tersebut telah dibahas pembentukan Tim Satgas dari Bidang Perekonomian Pemerintah Daerah, kami juga akan terlibat sebagai anggota Satgas nantinya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Tanbu, Deny Hariyanto melalui Kabid Perdagangan dan Metrologi, H Hery.

Ia menerangkan lebih lanjut, bahwa aturan jual beli BBM telah tertuang jelas melalui perarutan undang-undang negara, Pemerintah Daerah bergerak sesuai acuan peraturan yang telah ditetapkan, pengawasan BBM juga telah dilakukan sesuai sasaran.

“Ada kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku, sebagai kesejahteraan masyarakat selama ini dan peningkatan ekonomi, para pedagang atau pelaku usaha BBM masih diijinkan menjual sebagaimana mestinya,” tutupnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Informasi Kalimantan Selatan Nasional Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Kolaborasi Sinergisitas, Tanbu Kumpul Lintas Sektor Guna Rakor Pam Nataru.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Tanah Bumbu. Foto : Aaron Tanah Bumbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Tanah Bumbu, Senin (19/12/2022).

Rakor ini menghadirkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin beserta jajaran, turut berhadir segenap unsur forkopimda dan stakeholder terkait dalam kegiatan Rakor Lintas Sektor.

Rakor kali ini menekankan prinsip humanis dan komunikatif, beberapa hal yang menjadi atensi dan bisa dipedomani bersama dalam perencanaan keamanan wilayah. Hal tersebut dipadukan dengan sistem kerja yang terkoordinir dari sinergisitas yang baik. Terkait kedaruratan keadaan bisa diantisipasi dengan koordinasi di lapangan yang jelas.

Tidak mudah untuk menyamakan persepsi dalam persiapan pengamanan Nataru, berlangsung juga diskusi bahu membahu dalam pengamanan kegiatan di masyarakat, baik mengatur arus lalu lintas saat berlangsung nya Nataru dan pagelaran festival maupun kegiatan ibadah yang ada. Persiapan pengamanan dilakukan agar terjadi pengendalian yang baik dari awal kegiatan Natal 2022 hingga berakhir nya kegiatan peringatan Tahun Baru 2023.

Kapolres Tanbu, AKBP. Tri Hambodo S.IK menyampaikan, ucapan terimakasih kepada segenap lintas sektor yang hadir pada Rakor Pam Nataru, dimana dalam waktu dekat, semuak pihak bersama akan melakukan pengamanan berbagai kegiatan penting, tak hanya itu pembahasan menjuru pada pengamanan Batulicin Festival (Bat Fest).

“Kita akan membentuk posko keamanan (Pos Yan) untuk melakukan pengamanan pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Ada 4 posko keamanan yang dibangun, menyebar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu di wilayah Posko Pasar Minggu, Pelabuhan Verry Batulicin, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Satui,” katanya.

“Semoga kita bisa melaksanakan keamanan dengan lancar, ada banyak kegiatan pengamanan yang berlangsung nantinya dan harus terkendali secara baik. Kolaborasi dan sinergisitas dibutuhkan untuk keberhasilan operasi dan ini semua perlu dukungan dari instansi terkait,” imbuh Kapolres Tanbu Tri.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kasat Intelkam Polres Tanbu, Iptu Eko Winarno, kemudian pemaparan berlanjut dari Kabag Ops Polres Tanbu, oleh Kompol Andri Hutagalung terkait antisipasi daerah rawan bencana saat Nataru pada 12 kecamatan di Kab. Tanbu dan kegiatan Bat Fest Tanbu.

Indonesia menurut data, akan melibatkan kekuatan dengan jumlah yaitu Polri 101.092 personel, TNI 16.279 personel, instansi lain 47.210 personel dan masyarakat 2.210 personel. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Informasi Kalimantan Selatan Nasional Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Pemkab Tanbu Hadir Ke Polres Ikuti Kegiatan Video Conference Rakor Nataru 2022 Tingkat Pusat

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri kegiatan Video Conference Rakor Nataru 2022 Tingkat Pusat, bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Tanah Bumbu. Foto : Aaron Tanah Bumbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menghadiri kegiatan Video Conference Rakor Nataru 2022 Tingkat Pusat, bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Tanah Bumbu, Jum’at (16/12/2022).

Kegiatan bertujuan untuk membangun solidaritas dan sinergisitas antar lintas sektor, dalam rangka kesiapan pengamanan dan pelayanan hari besar Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy menyampaikan, semua lintas sektor untuk mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Nataru, yang melibatkan banyak pihak terutama para kementerian teknis dan lembaga terkait yang masing-masing berperan.

“Kita perlu membuka catatan pengalaman sebelumnya ketika mengalami Nataru ini secara hormat, sehingga perubahan atau kekurangan yang terjadi bisa diantisipasi dengan baik,” katanya sebelum membuka Rakor Nataru 2022 tingkat pusat secara resmi.

Rakor Nataru pusat, dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Menteri PUPR, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Panglima TNI, Mendagri RI, Kepala BMKG, atau yang mewakili beserta tamu undangan lainnya.

Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, setiap akhir tahun Indonesia selalu menghadapi situasi rutin pengawalan Natal dan Tahun Baru.

“Ini menjadi tugas dari masing-masing kementerian dan tentunya harus dibangun sikap dilapangan. Secara umum Covid-19 masih belum bersih beranjak, disamping itu peraturan PPKM Level 1 telah dikeluarkan,“ ungkap Jenderal Polisi Sigit.

Informasi hasil survey dari data Kemenhub RI, terdapat 16,35 % masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan/bepergian. Otomatis ada sejumlah kurang lebih 44,17 juta, pengguna jalan yang akan menggunakan sarana transportasi.

“Terkait hal tersebut, kami rutin melaksanakan operasi untuk menghadapi Nataru dengan sandi operasi tahun 2022, dimana total kekuatan yang kami libatkan kurang lebih ada 166,791 personil dari seluruh stakeholder, di dalamnya juga melibatkan elemen masyarakat dalam pengamanan yang kita laksanakan dalam 11 hari, mulai 23 Desember sampai tanggal 2 Januari,” lanjutnya.

Operasi Lilin, gelar pasukan pada tanggal 22 Desember, sehingga pada saat perkiraan puncak arus mudik dan arus balik, petugas pengamanan sudah ada di jalan. Tim akan bergerak mendekati kegiatan perayaan dan tempat ibadah, yang menjadi potensi-postensi pengamanan di masyarakat.

Dalam Rakor Nataru ini, Jenderal Polisi Sigit memaparkan terkait sasaran dan target operasi, disamping itu dibahas adanya posko keamanan yaitu sekitar 2.629 Posko Pam/Yan/Terpadu.

Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M Putu Wisnu Wardana, turut menghadiri kegiatan Video Conference Rakor Nataru 2022 Tingkat Pusat, di Aula Wicaksana Laghawa Polres Tanah Bumbu. Turut berhadir juga yaitu dari Forkopimda, DPRD Tanbu, Kodim 1022/Tnb, Kejari Tanbu, Dinkes Tanbu, Basarnas Tanbu beserta tamu undangan.

“Hari ini kita bersama dalam rangka persiapan menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, untuk sinergisitas antara pihak Kepolisian Tanah Bumbu dan pihak Pemerintah Daerah, terkait pembuatan pos pelayanan dan pengamanan dalam Operasi Lilin” pungkas Kapolres Tanah Bumbu AKBP Tri Hambodo yang hadir diwakili oleh Kabag Ops Kompol Andri Hutagalung, didampingi penyampaian oleh Kasi Humas AKP Saryanto. (narasinusantara.com/Aaron)