Tag: Pemkab Tanah Bumbu

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Anjurkan Pedagang Potong Hewan Sesuai Syariat Halal

Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menghimbau perugas pemotong sapi perhatikan cara halal.

“Kami himbau untuk pedagang, kita disini mayoritas muslim, pentingnya menjaga keamanan khususnya ternak sapi potong bukan hanya terjaminnya aman dan sehat saja, tapi juga dari segi halal penyembelihannya harus perhatikan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, selalu siap melakukan pelayanan maupun pemeriksaan pada hewan ternak dan sudah menjadi keutamaan bagi tim petugas untuk menjaga pangan khususnya hewani aman di Bumi Bersujud.

Tidak makan keuntungan saja, namun pedagang diharapkan membiasakan diri menggunakan cara potong halal atau sesuai aturan syariat agama.

Di Negara Australia saja, Andrie Juniar Tenggara SP menceritakan bahwa, petugas pemotongan hewan disana menggunakan adab (kesopanan) syariat islami, dengan menjujung tata cara pemotongan hewan secara sah dan halal, bahkan menggunakan pakaian yang sopan untuk menghormatinya, padahal mayoritas penduduk Australia bukan umat beragama Islam.

“Potong lah hewan, dengan aturan pemotongan yang sah, secara syariat agama, apalagi mayoritas penduduk Tanah Bumbu adalah umat beragama muslim/Islam, untuk menjamin apa yang kita konsumsi itu sehat dan halal,” ujarnya.

Disamping itu, guna menjamin keamanan, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menyarankan, pedagang sapi melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua perlengkapan telah tersedia di sana.

Anjurkan melakukan pemotongan ke RPH dikarenakan RPH punya kelengkapan, baik cara penyembelihannya, dokter hewan maupun karantinanya.

“Pedagang sapi, kami himbau untuk melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua TPH juga dianjurkan melakukan pemotongan ke RPH, disana dijamin lengkap,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menegaskan kembali mengenai ijin pembelian maupun pengiriman hewan apalagi sapi harus melalui prosedur, semua persyaratan dokumen juga harus lengkap, demi menjaga keamanan.

“Misal pedagang membeli secara diam-diam, sapi masuk dari Pelaihari, masuknya sapi tersebut tanpa dibekali dokumen yang lengkap dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas maupun dokter hewan dan langsung dipotong, harusnya pedagang melaporkan apapun kesulitan mereka, kita harus peka dan respon untuk menjaga bersama keamanan khususnya pangan hewani ini, disamping masih adanya wabah PMK,” tuturnya.

“Baik pedagang maupun TPH, demi keamanan, kami DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu selalu terbuka, tidak hentinya melakukan himbauan, petugas kami siap memeriksa kapan pun sapi datang atau untuk melakukan pemeriksaan kembali, kami selalu siap,” tutup Andrie Juniar Tenggara. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Hasil Survey Stok Daging Sapi Aman

Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, klarifikasi dan tegaskan bahwa stok daging tergolong aman.

“Pemkab Tanbu, tidak pernah menahan pengiriman sapi, alasan dibalik terkendalanya pengiriman sapi dari luar pulau seperti pulau Sulawesi dan pulau Madura, dikarenakan pengepul atau pedagang sapi dari wilayahnya belum memenuhi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku,” terang Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Ditambah lagi ia mengatakan, kondisi wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada sapi, yangmana di luar pulau status wilayahnya masih zona merah.

Menurut hasil survey Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, stok sapi aman dan pedagang dipastikan tidak kekurangan sapi.

“Malam tadi kami perdana menerima kiriman sapi dari luar daerah, kami juga telah melakukan kunjungan kerja ke pedagang dan TPH (tempat pemotongan hewan) di Desa Maju Sejahtera, stok disana kurang lebih ada 40 ekor dari gunung, dan rata-rata pedagang daging sapi, menghabiskan 3 ekor dalam sehari, masih tergolong aman stok sapi,” bebernya.

Kondisi naiknya harga daging sapi, dipengaruhi faktor ekonomi, tak hanya kebutuhan akan konsumsi daging sapi yang harganya semakin naik, kebutuhan ekonomi seperti bahan pokok lainnya juga alami kenaikan signifikan.

“Tergantung tingkat ekonomi, secara nasional barang atau bahan pangan juga naik, begitu juga dengan pengeluaran. Untuk jual beli sapi pun menggunakan alat transportasi seperti bensin atau solar yang harganya pun kini naik, apalagi pengiriman sapi jalur luar pulau. Masyarakat khususnya para pedagang sapi juga tentunya punya kesepakatan harga jual,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Wabah PMK Masih Mencekam, DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Himbau Waspadai Pembelian Sapi Tanpa Dokumen Lengkap

Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 25 Agustus 2022, dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku (PMK), telah dilakukan penanganan oleh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 25 Agustus 2022, dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku (PMK), telah dilakukan penanganan oleh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Prov Kalsel telah mendapatkan penghargaan menuju nol kasus dan penghargaan capaian vaksinasi PMK terbaik oleh Menteri Pertanian pada 19 Agustus 2022.

Disampaikan dalam data vaksinasi PMK yang telah mencapai 36.864 dosis atau 83,78%, dari total target vaksinasi tahap dua yaitu 44.000 dosis.

Meskipun begitu wilayah Kalsel perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan surveilans (memastikan tidak adanya penambahan kasus baru), melakukan desinfeksi pada kandang HRP (kandang penampungan, rumah potong hewan dan sarana transportasi pengangkut HRP), serta melakukan pembukaan kembali lalu lintas HRP, dari dan ke wilayah Kalsel, baik melalui jalur darat, laut dan udara sesuai peraturan lalu lintas HRP.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terus menghimbau pedagang maupun pengepul sapi, prioritaskan keamanan.

“Terkait untuk lalu lintasnya masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu/dari pelabuhan Batulicin, malam tadi kami bersama petugas balai karantina hewan di lapangan, telah siaga untuk melakukan pengecekan sapi yang datang. Ada satu truk masuk dan menurut surat kirim jumlah sapi ada 39 ekor dengan tujuan Kecamatan Angsana, namun hanya terhitung 11 ekor,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP.

Dikarenakan zona wilayah Tanah Bumbu adalah hijau, Satgas membangun sinergisitas bersama, melakukan pengawasan dan menjaga keamanan pangan khususnya hewani agar tetap aman.

“Kami juga harus memperhatikan label sehat dan label halal pada hewan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023).

Mewaspadai wabah PMK pada hewan khususnya sapi, tak ubah seperti mewaspadai wabah Corona, hingga saat ini wabah PMK masih merebak dan belum usai.

“Bukan dari pihak pemerintah daerah yang menahan pengiriman sapi, memang ada prosedural yang mewajibkan pengirim harus memenuhi persyaratan, kita juga tidak mau kecolongan dengan masuknya sapi yang tidak sehat. Sapi yang masuk pun melalui prosedur karantina, ada 100 ekor sapi tertahan, karena persyaratan dokumen tidak lengkap dan tidak diijinkan masuk Tanah Bumbu, ada rekam mediknya dimana sapi memang sudah di vaksin, pedagang antar pulau tetap harus melengkapi dokumen, tugas kami lah memastikan keamanan,” terang Andrie J T.

Pemkab Tanbu, melalui DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tak hentinya mewanti-wanti masyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk siaga melaporkan sapi yang datang, demi menjamin keamanan pangan bersama.

“PMK merupakan virus yang kita tidak mengetahui kapan berakhirnya, seperti virus Corona ini, kita selalu berhati-hati, PMK merupakan pandemi nasional, jelas ada himbauan turun ke pelaku usaha sapi, di lapangan kami berikan penjaminan adanya fasilitas pemeriksaan sapi oleh dokter hewan,” himbaunya.

“kami harap pedagang kooperatif (bekerjasama dengan pemerintah), terima petugas yang datang dengan baik, laporkan terkait apabila ada penyakit sapi maupun membeli sapi secara diam-diam dan tanpa adanya surat ijin, karena sangat berbahaya jika sapi dalam keadaan tidak aman atau tidak sehat, apalagi untuk dikonsumsi,” pungkas Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bencana Alam Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pertanian Regional Sosial Tanah Bumbu

Tangani Inflasi Daerah, DKPP Tanbu Inisiasi Masyarakat Tanam Cabai Polybag hingga Tanam Jenis Hortikultura

Kebutuhan cabai tak urung, membuat ibu rumah tangga berteriak, sebab harga cabai tak kunjung juga bersahabat, DKPP Tanbu ambil sikap. Foto by Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kebutuhan cabai tak urung, membuat ibu rumah tangga berteriak, sebab harga cabai tak kunjung juga bersahabat.

Sempat digemborkan sebagai komuditas penyumbang dengan angka tinggi dalam Inflasi di Indonesia, cabai menggigit kantong masyarakat.

Menanggapi perkara ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), berupaya lakukan pengendalian inflasi di daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Tito Karnavian mengatakan, sesuai pantauan hingga 6 Januari 2023, komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di Indonesia, diantaranya cabai rawit yang mengalami kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten/kota.

Berdasarkan data tidak hanya lonjakan harga cabai yang bikin kesal, namun juga kebutuhan pokok seperti beras turut menyumbang inflasi, pada angka 72 kabupaten/kota menyumbang kenaikan harga beras, sekaligus terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota.

Melihat tingginya inflasi cabai, Pemerintah Indonesia menghimbau seluruh kabupaten/kota, bersiaga melakukan program pengendalian, seperti ajakan gerakan serentak menanam cabai.

“Kita sudah melakukan upaya untuk membagikan bibit cabai, melalui 9 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kemudian, BPP kita fasilitasi benih cabai dan polybag, selanjutnya petugas di BPP menyemai dan bisa membagikan ke masyarakat disekitar BPP. Sejak November 2022 program tersebut telah dilaksanakan, bibit yg dibagikan di polybag untuk membatu masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan,” ujar Kepala DKPP Tanbu, H Hairuddin diwakili oleh Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Robby Candra, Rabu (11/1/2023).

Pada tahun 2023, rencananya Kab Tanbu akan mendapat program menanam cabai, melalui dana APBN sekitar 20 hektar dan dari APBD dari provinsi yaitu 20 hektar.

“Program cabai tersebut diserahkan langsung kepada kelompok tani, melalui pengawasan dari DKPP, sedangkan bibit bantuan dari pusat belum datang,” imbuhnya.

“Info dari ketahanan pangan stok aman, mulai ada kenaikan harga tetapi untuk rata-rata sampe hari ini, masih sekitar Rp 65 ribuan, untuk Cabai Rawit Mutiara orange dan untuk Cabai Keriting di harga Rp 40-45 ribuan,” terang Robby.

DKPP Tanbu berharap, masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangannya untuk ditanami tanaman jenis hortikultura, khususnya cabai walaupun dalam pot atau polybag, karena keterbatasan lahan (diperkotaan), minimal bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

“Untuk para petani, kami harapkan terus mengembangkan tanaman hortikultura,” harap Robby.

Menanggapi hal ini, Lamijan selaku Sekretaris DKPP Kab Tanbu, membenarkan adanya informasi Inflasi pada komoditas cabai.

“Iya memang cabai termasuk penyumbang inflasi, maka nya kita juga ada gerakan tanam terhadap komoditas penyumbang inflasi, selain cabai kita juga ada gerakan tanam pangan hortikultura, supaya paling tidak pemenuhan kebutuhan keluarga terpenuhi, sehingga bisa menekan pengeluaran keluarga. Melalui perpanjangan tangan dari Kepala Bidang DKPP juga bergerak, untuk itu pada seluruh kecamatan melalui kepala BPP dan petugas lapangan diharuskan kompak,” pungkas, Lamijan. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Regional Sosial Tanah Bumbu

Nomor Baru Aplikasi Silamis, Disdukcapil Tanbu Permudah Pelayanan Masyarakat

Perkenalkan sebuah aplikasi Silamis (Sistem Informasi Layanan Otomatis), siap bergerak dengan memiliki nomor baru. Foto by Disdukcapil Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Perkenalkan sebuah aplikasi Silamis (Sistem Informasi Layanan Otomatis), siap bergerak dengan memiliki nomor baru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (Disdukpencapil Kab Tanbu), memunculkan Inovasi baru.

Sebelumnya sistem layanan ini sempat terhenti karena kendala nomor yang digunakan sudah habis masa berlakunya, sehingga kini Silamis harus mengganti dengan nomor yang baru.

Kepala Disdukpencapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi melalui Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Arbainah, Rabu (11/1/2023) mengatakan nomor baru Silamis yakni 082154593330.

“Adapun cara pelayanan sistem ini masih sama melalui aplikasi WhatsApp, kemudia ketik info, lalu kirim ke nomor tersebut maka jenis pilihan pelayanan akan secara otomatis muncul,” katanya.

Masyarakat bisa memilih jenis layanan yang diinginkan seperti syarat-syarat pembuatan KK, pengurusan dokumen pindah datang dan lain sebagainya, dengan membalas angka yang tersedia pada pilihan layanan.

“Dengan aktifnya kembali Sistem Informasi Layanan Otomatis (Silamis) ini, dapat membantu dan memudahkan masyarakat, dalam mengurus dan melengkapi dokumen administrasi kependudukan,” harapnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Informasi Kalimantan Selatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Politik Sosial Tanah Bumbu

Panwaslu Kunjungan Kerja ke Kantor Kecamatan Sungai Loban, Camat Sambut Niat Baik

Panwaslu Kecamatan Sungai Loban melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke Kantor Kecamatan Sungai Loban, Foto by Kantor Kecamatan Sei Loban.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Panwaslu Kecamatan Sungai Loban melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke Kantor Kecamatan Sungai Loban, Rabu (11/1/2022).

Kunjungan tersebut disambut secara baik oleh Camat Sungai Loban, Agus Salim beserta pejabat kecamatan.

Tujuan dilakukannya kunjungan tersebut, dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa tahun 2024.

Ketua Komisioner, Sasongko mengatakan kunjungannya tersebut sekaligus penyerahan surat pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa, kepada pihak kecamatan setempat untuk diteruskan ke desa se-Kecamatan Sungai Loban.

Disamping itu, isi surat pengumuman pendaftaran calon Panwaslu merupakan himbauan ataupun ajakan untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 sebagai Panwaslu Kelurahan/ Desa.

“Sesuai dengan peraturan Bawaslu RI Nomor 4 bahwa Bawaslu, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan/Desa,” ungkapnya.

Selain memebentuk sinergisitas, Camat Sungai Loban berharap melalui kunjungan tersebut akan berimbas pada peningkatan kerjasama dan semangat tim, baik dari kecamatan/desa maupun panwascam dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun persyaratannya diantaranya WNI, berusia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 s/d 19 Januari 2023. Dokumen pendaftaran disampaikan, secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sungai Loban yang beralamat di Jl. Sebamban 1 Blok A RT 02 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Kegemaran Membaca dan Literasi Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perikanan Regional Sosial Tanah Bumbu

Penyuluh Perikanan Ahli Madya Serahkan Karya 2 Judul Buku ke Dispersip Tanah Bumbu

Dalam rangka menambah koleksi dan melestarikan konten lokal, Penyuluh Perikanan Ahli Madya, melakukan penyerahan 2 buah buku ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu (Dispersip Kab Tanbu), Foto by Dispersip Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam rangka menambah koleksi dan melestarikan konten lokal, Penyuluh Perikanan Ahli Madya, melakukan penyerahan 2 buah buku ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu (Dispersip Kab Tanbu), Rabu siang (11/1/2022).

Dua buku tersebut telah diterima Dispersip Kab Tanbu yang diwakili langsung oleh, Sekretaris Dispersip, Muhammad Saleh di Ruang Layanan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Kami turut bangga dan sangat mengapresiasi terhadap konten-konten lokal, semoga akan lebih banyak lagi penulis lokal, yang termotivasi untuk menghasilkan karya-karya terbaik di Bumi Bersujud Tanah Bumbu,” ujar Saleh, Rabu malam (11/1).

Menurutnya, penyerahan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.

Dalam kesempatannya, Eko Prio Raharjo selaku Penyuluh Perikanan Ahli Madya, menyerahkan 2 buah buku, berjudul Identifikasi Potensi, Sebaran dan Nama Gugusan Terumbu Karang di Tanah Bumbu dan buku ke dua, berjudul Terjemahan Praktik Terbaik Restorasi Karang untuk Great Barrier-Reef.

“Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai bahan penyuluhan, bagi para penyuluh perikanan dan akan memberikan pembelajaran bagi masyarakat, yang menjadi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya,” pungkas Eko.(narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Regional Sosial Tanah Bumbu

1044 Jiwa Tergolong Miskin Berpenghasilan Rendah, Bupati Zairullah Ambil Sikap Tegas Himbau SKPD Segera Tangani

Seakan tidak ada habisnya, pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia. Program pemerintahan dari cetusan berbagai strategi dan pemikiran yang seabrek telah didorong, untuk membuat masyarakat semakin bisa mencicipi kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Foto by Anara.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Seakan tidak ada habisnya, pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia. Program pemerintahan dari cetusan berbagai strategi dan pemikiran yang seabrek telah didorong, untuk membuat masyarakat semakin bisa mencicipi kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Informasi terbaru, menampilkan data tahun 2022-2023 tentang sejumlah kemiskinan di Negara Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu).

Dinas Sosial (Dinsos) Tanbu, secara terbuka memberikan keterangan spesifik, tentang jumlah warga miskin di Kab Tanbu, ada total sebanyak 1044 jiwa yang masih terjebak garis kemiskinan.

Sempat beredar tentang isu kemiskinan ekstrem, yang melanda wilayah Kab. Tanbu, berdasarkan informasi dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), terdapat sebanyak 1044 jiwa tergolong miskin di Kab Tanbu.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(Pemkab Tanbu), terus melakukan koordinasi, monitoring hingga perumusan kepada pihak terkait, sebagai respon cepat penanganan kemiskinan di daerah.

Sekretaris Daerah Kab Tanbu, H Ambo Sakka mengatakan, dalam kesempatan rapat, baik pemaparan maupun rumusan yang disampaikan ke Pemerintah Pusat tentang laporan kemiskinan, ditegaskannya bahwa di Tanah Bumbu tidak ada kemiskinan ekstrem.

“Tanah Bumbu tidak ada yang namanya kemiskinan ekstrem, namun ternyata menurut data menyebutkan masih ada 1044 jiwa angka kemiskinan, dimana masih ada masyarakat yang berpendapatan rendah dibawah Rp 300 ribu rupiah per bulan,” kata Sekda Ambo, dalam kesempatannya memberikan sambutan saat meresmikan raker DWP Kab Tanbu, Rabu pagi (11/1/2023).

Mengambil sikap perhatian dan prihatin soal kemiskinan yang melanda, Sekda Ambo, menyampaikan bahwa sumber daya di kawasan Tanbu begitu melimpah, di samping terdapatnya ratusan perusahaan, hal ini menjadi tugas pemerintah daerah dan pihak terkait, bersatu untuk menangani kondisi kemiskinan.

Dinas Sosial Tanbu menanggapi, akan segera membentuk tim yang terjun ke lapangan guna melakukan tindakan verifikasi data.

“Untuk sekarang, kami sedang mengumpulkan data dan akan turun ke lapangan melakukan verifikasi data dari P3KE tersebut, setelah tervalidasi maka hal ini akan segera ditangani,” ujar Kepala Dinsos Kab Tanbu Basuni diwakili oleh Bidang Fakir Miskin, Rabu sore (11/1).

“Rencana besok kami membahas persiapan untuk verifikasi bersama Bappeda,” pungkasnya.

Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar memerintahkan, untuk segera menangani persoalan kemiskinan di daerah.

Tak hanya itu, pesan Bupati Zairullah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus bahu membahu dan melakukan stategi tepat, untuk menurunkan angka kemiskinan bahkan di angka zero kemiskinan Kab Tanbu, pihak desa juga harus terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Organisasi Perempuan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Sosial Tanah Bumbu

Sekda Tanbu Resmikan Raker, dan Launching Pembentukan Pra Koperasi DWP

DWP melaksanakan rapat koordinasi (rakor), program kerja tahun 2023 dan sosialisasi partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui koperasi, berlokasi, di Gedung PKK Kapet, Kecamatan Simpang Empat. Foto by Protokol Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, (Sekda Kab Tanbu), H Ambo Sakka, membuka rapat kerja secara resmi.

Rapat kerja DWP ini merupakan suatu hal penting dan mendasar untuk dibahas dalam program kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Bumbu (DWP Kab. Tanbu), satu tahun kedepan.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, DWP sebagai organisasi istri Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa.

DWP melaksanakan rapat koordinasi (rakor), program kerja tahun 2023 dan sosialisasi partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui koperasi. Rabu (11/1/2023) berlokasi, di Gedung PKK Kapet, Kecamatan Simpang Empat.

Terlihat hadir dalam kegiatan, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah, Pengurus DWP, ketua unit, dinas, badan, bagian, kecamatan, kelurahan, beserta anggota DWP, dan tamu undangan.

“Program kerja DWP, akan kita sinkronkan dan pleno kan pada rapat kerja daerah yang dihadiri seluruh pejabat Pemkab Tanbu,” kata Sekda Ambo Sakka.

Peran DWP selama ini sudah mendukung Pemkab Tanbu, hal-hal terkait program kerja bersama pemerintah daerah, yang menjadi krusial dan urgen untuk diselesaikan, diharapkan DWP siap mendampingi, terutama dalam dua poin yaitu penanganan kemiskinan dan penanganan kasus stunting di daerah.

“Bangun sinergisitas, jadikan lah pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah bagi DWP, agar tetap menjaga semangat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal, mari kita bangun kebersamaan dan persatuan,” imbuh Sekda.

Sekda Ambo, juga turut mengapresiasi dengan adanya launching pra koperasi DWP, sebagai wadah simpan pinjam.

Dalam kesempatannya, Ketua DWP Kab. Tanbu, Hj Hasnah Mashude Ambo Sakka menyampaikan, apresiasi atas kehadiran pengurus dan anggota DWP yang mana mencapai respon positif 99 persen kehadiran.

“Hari ini kita laksanakan, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25, kita memulai tahun 2023 dengan rapat kerja dan menyempurnakan organisasi kita, DWP dalam hal ini kita ingin bersinergisitas dengan dinas, terkait kegiatan program kerja DWP kedepan,” ucapnya.

Hj Hasnah juga menegaskan, pembentukan pra koperasi DWP Kab Tanbu, untuk menjalankan visi dan misi DWP dari pusat, yangmana tugas utamanya adalah mensejahterakan anggota DWP.

“Hari ini saya berharap, DWP kita bersama harus solid, bersatu membangun kabupaten ini kedepan sesuai visi dan misi dari ketetapan pusat dan menjaga nama baik, juga dalam berjalannya raker nantinya kami ingin ada masukan dari unit, yang mana sesuai misi Kabupaten Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah,” pungkas Hj. Hasnah.

Ketua DWP Kab. Tanbu tersebut, mempersilahkan bagi anggotanya untuk mulai memunculkan gagasan berwirausaha di pra koperasi nantinya. DWP menghadirkan wujud pra kooperasi dengan tujuan membantu keperluan rumah tangga dengan bunga yang rendah.

Kegiatan selanjutnya, penyampaian sosialisasi pembentukan pra koperasi DWP, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Tanbu, Deny Hariyanto.

Dalam pertemuan itu, Kadis DKUMP2 Deny, menilai pembentukan pra koperasi DWP, merupakan hal yang tepat, sebagaimana dirinya menjelaskan tentang badan hukum pembentukan koperasi, dan pengetahuan lebih lanjut tentang koperasi. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kecelakaan Maut Kesehatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Permainan Regional Sosial Tanah Bumbu

Viralnya Permainan Lato-Lato atau Nok-Nok Dilarang Di Lingkungan Sekolah, Disdik Himbau Hati-Hati

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN - Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan. Foto by Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan.

Lato-lato merupakan permainan terviral di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, tidak hanya dimainkan dan menjadi hobbi musiman yang digandrungi oleh anak-anak saja, namun kaum dewasa pun ikut memamerkan permainan ini, bahkan sempat ramai di kalangan para artis Indonesia yang turut mencobanya.

Joko Widodo juga sempat tertangkap kamera, sedang menjajal permainan lato-lato atau nok-nok. ditemani Iriana sang istri, saat melakukan kunjungan di Pasar Subang, Provinsi Jawa Barat. Bahkan Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, sempat memposting permainan lato-lato atau nok-nok ini.

Familiar bagi orang kelahiran tahun 1980-an dan 1990-an, lato-lato juga sempat tenar dan menjadi salah satu permainan yang disukai anak-anak jaman lalu.

Lato-lato merupakan mainan adopsi luar negeri yang memiliki banyak nama lain di antaranya Clankers, Click Clacks, Knockers, Bonkers, dan Ker-Bangers. Lato-lato sendiri merupakan permainan berbentuk dua bola sebesar bola pingpong yang diikat dengan tali dengan cincin di tengahnya.

Namun keasyikan bermain lato-talo juga memiliki sisi bahaya, sempat diunggah dalam pemberitaan baru-baru ini, beberapa anak terlukan karena bermain lato-lato.

Guna melindungi khususnya anak-anak, apalagi permainan ini bisa mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, oleh sebab itu Disdik Tanbu mengeluarkan surat edaran larangan.

Dalam surat edaran terkait dengan aturan larangan yang diterbitkan oleh Kepala Disdik Eka Saprudin, menyebutkan permainan lato-lato yang tidak pada tempatnya dapat berdampak negatif seperti halnya mengganggu kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah.

Disdik Kab Tanbu, dalam surat himbauan nomor B/420/410/Disdik.Das/2/1/2023, perihal edaran pelarangan penggunaan lato-lato di satuan pendidikan.

Selain itu, lato-lato juga dapat mengakibatkan cidera fisik pada orang yang memainkannya, jika terjadi kerusakan saat dimainkan dan kerusakan sarana prasarana di sekolah.

“Oleh sebab itu, perlu tindakan yang harus dilakukan tiap satuan pendidikan untuk meminimalisir dampak ini dan juga, untuk menciptakan kenyamanan, peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar,” kata Eka, Rabu (11/1/2023).

Disdik Tanbu juga menginstruksikan satuan pendidikan, untuk membuat edaran tertulis yang bersifat persuasif kepada peserta didik masing-masing, guna melarang peserta didik membawa alat permainan lato-lato ke sekolah.

Kemudian kepada orangtua siswa juga dihimbau, untuk lebih mengawasi dan memastikan keamanan anak-anaknya, dalam melakukan aktivitas permainan lato-lato ataupun kegiatan lainnya, agar tidak membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. (narasinusantara.com/Aaron)