Tag: Polres Tanah Bumbu

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Keagamaan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Regional Sosial Tanah Bumbu

Berdirinya Kampung Zakat Menag Yaqut Ungkap Bantu Percepat Pengentasan Kemiskinan

Peresmian Kampung Zakat terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu wujud pengentasan kemiskinan negara. Foto by Anara.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Peresmian Kampung Zakat terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu wujud pengentasan kemiskinan negara.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), bersama Menteri Agama RI meresmikan Kampung Zakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu H Muh. Rusli dalam sambutanya menyampaikan atasnama pribadi, masyarakat, dan pemerintah daerah mengucapkan selamat datang di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu kepada Menteri Agama RI bersama rombongan, setelah melakukan penjemputan di Bandara Bersujud Batulicin.

“Semoga kunjungan ini memberikan kesan positif sehingga dapat berlanjut pada masa-masa yang akan datang,” kata Wabup.

Berdirinya Kampung Zakat, menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam membantu mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) H Yaqut Cholil Qoumas, saat melaunching program Kampung Zakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (17/01/2023).

Dikatakan Yaqut, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berada dikisaran angka 9,57%. Jika saat ini jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 260 juta jiwa, maka kurang lebih sebanyak 22 juta jiwa penduduk masuk dalam kategori miskin.

“22 juta itu jumlah yang sangat banyak sekali, jadi ikhtiar masyarakat seperti membangun Kampung Zakat ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan,” ujar Yaqut.

Menag RI juga menyebutkan bahwa Kampung Zakat diharapkan menjadi inspirasi serta pengingat bagi masyarakat yang berkecukupan tentang kewajiban dalam menyisihkan hartanya untuk berzakat.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mendorong perkembangan Kampung Zakat di tempat-tempat lain sehingga mencakup lebih banyak masyarakat penerima manfaat.

Untuk itu bersama dengan unsur-unsur terkait, Yaqut menargetkan di tahun 2023 program Kampung Zakat dapat dilaksanakan secara masif di berbagai wilayah di Indonesia.

“Setelah berdiskusi dengan Pak Dirjen, kita berniat akan lebih masifkan program ini, kalo sekarang baru ada 514 Kampung Zakat se-Indonesia, Insya Allah tahun ini akan kita tambah 1.000 Kampung Zakat lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Yaqut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Amil Zakat Assalam Fil Alamin yang telah bersinergi dengan Pemerintah mengusahakan terbentuknya Kampung-Kampung Zakat di seluruh Indonesia.

Adapun Launching Kampung Zakat disaksikan Wakil Bupati Tanah Bumbu H Muh. Rusli, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin, Ketua Baznas Pusat KH Noor Ahmad, Ketua Yayasan Assalam Filalamin Komjen Pol (P) Syafruddin Kambo, Ketua Lazisnu PBNU Habib Ali Hasan, Ketua Lazis Assalam Fil Alamin Kalimantan Selatan H Sudian Noor, Waket II DPRD Tanbu Agoes Rahmadi dan anggota DPRD Tanbu yaitu Ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu H. Hasanuddin, dan tamu undangan lainnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Keagamaan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tiba Di Tanah Bumbu, Wakil Bupati Muh Rusli Sambut Kedatangan Rombongan

Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, melalui Wakil Bupati, Muh Rusli melakukan giat penjemputan dan penyambutan rombongan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), di Bandara Bersujud Batulicin. Foto by Anara.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, melalui Wakil Bupati, Muh Rusli melakukan giat penjemputan dan penyambutan rombongan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), di Bandara Bersujud Batulicin, Selasa (17/1/2023).

Menurut informasi sekilas, sempat dikabarkan pesawat yang ditumpangi rombongan Kementerian Agama RI, mengalami penundaan/keterlambatan terbang (delay).

Penjadwalan melalui rundown, diketahui penerbangan rombongan Kementerian Agama RI, dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, sekitar pukul 07.30 WIB dan dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 09.00 di Bandara Bersujud Batulicin.

Wakil Bupati Muh Rusli bersama jajaran terlihat bersiap di lokasi penjemputan, terlihat turut dalam kegiatan penjemputan yaitu Mantan Bupati Tanbu, H. Sudian Noor yang juga selaku Ketua Lazis Assalam Fil Alamin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tujuan dari kedatangan rombongan Kementerian Agama RI, untuk melaunching Kampung Zakat Desa Sukamaju, Kecamatan Simpang Empat, Kab Tanbu, Prov Kalsel.

H Sudian Noor, menyampaikan sejauh ini telah dilakukan pengamanan dan persiapan acara Kampung Zakat Desa Sukamaju oleh panitia.

“Pak menteri nanti langsung, menuju ke Kampung Zakat di Desa Sukamaju dan selanjutnya bergeser ke usaha Kampung Zakatnya,” ucap Sudian Noor.

Diketahui sementara, rombongan ada sekitar 17 orang, diantaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Yayasan Assalam Fil Alamin (Komjen Pol (Purn) Dr H Syafruddin Kambo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prof Dr K H Noor Achmad, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, H Kamaruddin Amin dan lainnya.

“Menurut jadwal pak Menteri Agama RI, sampai pukul 15.00 WITA dan tergantung pak menteri jika ingin melakukan kunjungan lain untuk melihat Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkasnya.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas bersama rombongan tiba kurang lebih pukul 10. 15 WITA, dengan menggunakan Pesawat T7-777.
(narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Wujud Pelayanan Prima, Anggota Polsek Satui Tak Segan Bantu Kesulitan Pengendara

Dalam pelaksanaan wujud pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Tanah Bumbu tak segan membantu pengendara. Foto by Polres Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam pelaksanaan wujud pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Tanah Bumbu tak segan membantu pengendara.

Pemandangan yang menjadi contoh sikap kepedulian, sesuai tugas dan wewenang Kepolisian salah satunya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Senada dengan apa yang telah dilakukan oleh Anggota Polsek Satui, yang terlihat sigap membantu pengendara motor yang kesulitan di Jalan Alternatif Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Aksi Bripka A Tambunan yang tak segan turun membantu masyarakat kesulitan di jalan pun, sempat mencuri perhatian hingga menuai pujian dari berbagai kalangan.

Bripka Tambunan menjelaskan, dirinya saat itu sedang melakukan pengaturan lalu-lintas di Jalur Alternatif Km 170 Desa Satui Barat, dan melihat adanya seorang laki-laki yang sedang mengalami kesuliatan dalam mengendarai motornya.

“Melihat hal itu, dengan sigap saya hampiri dan memberikan bantuan untuk mendorong motor ersebut hingga ujung jalan,” ujarnya, Senin (16/1/2023).

Pengendara yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengucapkan terimakasih telah kepada Polisi yang telah membantunya.

“Terimakasih Pak Polisi telah membantu dan peduli dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ucap pengendara itu.

Sementara itu, Kapolres Tanbu, AKBP Tri Hambodo melalui Kapolsek Satui, AKP Hardaya mengatakan bahwa Polisi membantu pengendara tersebut sebagai wujud pelayanan prima Kepolisian kepada masyarakat.

“Sebagai sosok seorang prajurit Bhayangkara sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran kita di lapangan harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya saat dikonfirmasi.

Apa yang telah dilakukan oleh anggotanya itu, tambahnya, sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat

“Saya sangat mengapresiasinya atas pelayanan yang telah diberikan,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi Wabah

Update Harga Harian Daging, Bisa Lihat di Simponiternak ! DKPP Pemkab Tanbu, Tetap Beri Himbauan Waspadai Beli Sapi Tanpa Dokumen Lengkap dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan harga terupdate (terbaru) daging sapi. Foto by DKPP Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (DKPP Kab Tanbu), melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan harga terupdate (terbaru) daging sapi.

Informasi harga menjadi salah satu aspek terpenting dalam pemasaran. Menghadapi gejolak harga yang terjadi, pemerintah daerah harus memiliki instrumen untuk memantau perkembangan pasar komoditas peternakan, melalui informasi harga dari seluruh wilayah.

Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin diwakili oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP menyampaikan, update harga harian daging sapi sebenarnya tidak mencapai kisaran harga jual Rp 180 ribu rupiah, disamping itu harga jual daging sapi untuk masyarakat umum, kisaran Rp 160-170 ribu rupiah di pasaran.

“Menurut pantauan harga danging sapi, tertinggi di pasaran saat ini kisaran Rp 170 ribu rupiah. Harga daging ditentukan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, harga daging fluktuatif (keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah), kita kidak bisa menentukan,” katanya, Minggu (15/1).

List terupdate harga harian daging, Kab Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan, selengkapnya bisa kunjungi di, http://simponiternak.pertanian.go.id/, (simponiternak, merupakan aplikasi yang mampu menginformasikan perkembangan harga berbagai komoditas peternakan dan menyajikan informasi harga komoditas peternakan secara otomatis sesuai kebutuhan).

Selain itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menghimbau mesyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk tidak menerima sapi terutama dari luar wilayah Tanah Bumbu, tanpa adanya dokumen lengkap dan pemeriksaan dokter hewan, demi menjamin keamanan pangan, sapi harus dipastikan dalam kondisi berlabel sehat dan berlabel halal.

“Pastikan transaksi jual beli sapi, memiliki dokumen lengkap dan sudah melalui pemeriksaan dokter hewan, tetap berhati-hati dalam bertransaksi. Kini stok sapi jantan siap potong ada 355 ekor, di tambah kemaren masuk 11 ekor dari Sulawesi, kemudian hari ini menurut laporan akan datang lagi, 28 ekor dari Geronggang,” pungkas Andrie Juniar Tenggara SP. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Keagamaan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

DKPP Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tanah Bumbu, Tanggapi Melonjaknya Harga Daging Sapi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerangkan kenaikan harga sapi di daerah. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerangkan kenaikan harga sapi di daerah.

Dalam skala nasional harga daging masih standar meski alami kenaikan yang signifikan, kebutuhan pokok pun juga melonjak di tahun 2023, kini harga daging sapi tak ingin kalah saing.

Menurut data statistik Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat sekitar 19 ribu kebutuhan sapi di masyarakat selama ini.

“Kalau untuk siap potong saya prediksi tetap aman saja dengan hasil survey di lapangan bagi para pendagang sapi maupun pengepul, tidak ada kekurangan,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Tidak hanya harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan BBM yang melonjak di tahun 2022-2023, harga daging sapi disebut mahal di kantong masyarakat.

“Kita lihat dari kebutuhan ekonomi lainnya, untuk harga daging memang kondisinya tidak bisa turun seperti sebelumnya, dari hasil rapat melalui Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sudah kompak mengenai harga, kecuali untuk pelanggan seperti yang punya kebutuhan daging harian untuk dipasarkan kembali, di antaranya penjual bakso dan penjual pentol, nah baru dipatok harga Rp 140-160 ribu,” bebernya.

“Demikian untuk masyarakat umum dipatok harga Rp 160-180 ribu, tidak ada istilahnya dimahalkan, bahkan untuk stok perayaan hari raya besar nantinya bisa lebih mahal, pengaruhnya bukan dari stok sapi yang kurang, bahkan dari segi segala hal termasuk kondisi ekonomi secara global,” tambahnya.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu melanjutkan, harga standar daging ditentukan oleh APPSI, tidak ada tugas dan fungsi dari Pemkab Tanbu untuk mensuplay, mengontrol harga daging atau menyediakan kebutuhan daging sapi sendiri untuk masyarakat.

Di samping itu, Suraji selaku Pedagang Pentol, mengaku, telah menghabiskan 30 kilogram kebutuhan daging 2 kali dalam 1 minggu, itu pun sekali proses penggilingan daging, jika ditotal kocek yang dikeluarkan Suraji sebesar kurang lebih RP 8.400.000 ribu rupiah dalam seminggu.

Saat dikonfirmasi media, tanggapan mengenai kenaikan harga daging di tahun 2023, sambil tersenyum Suraji mengatakan selalu ada cara mendapat keuntungan dengan strategi jual ke pelanggan.

“Saya belanja daging seminggu dua kali, sekali beli satu kantongnya 5 kilogram dan saya beli 6 kantong sekali proses penggilingan sebanyak 30 kilogram, daging dijual ke saya dengan harga Rp 140 ribu perkilo nya, sampai sekarang saya masih bisa ambil keuntungan meski daging harganya mahal, kami para penjual pentol berharap harga daging bisa lebih murah, jika danging di pasaran harganya naik maka kami juga akan cari cara agar dagangan tetap laku dan kami tetap dapat keuntungan,” pungkas Suraji, Jumat (13/1). (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kesehatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Anjurkan Pedagang Potong Hewan Sesuai Syariat Halal

Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, menyampaikan kepada semua TPH (tempat pemotongan hewan) maupun RPH (rumah pemotongan hewan), sudah menghimbau mengenai kesehatan dan tata cara pemotongan hewan yang benar.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menghimbau perugas pemotong sapi perhatikan cara halal.

“Kami himbau untuk pedagang, kita disini mayoritas muslim, pentingnya menjaga keamanan khususnya ternak sapi potong bukan hanya terjaminnya aman dan sehat saja, tapi juga dari segi halal penyembelihannya harus perhatikan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, selalu siap melakukan pelayanan maupun pemeriksaan pada hewan ternak dan sudah menjadi keutamaan bagi tim petugas untuk menjaga pangan khususnya hewani aman di Bumi Bersujud.

Tidak makan keuntungan saja, namun pedagang diharapkan membiasakan diri menggunakan cara potong halal atau sesuai aturan syariat agama.

Di Negara Australia saja, Andrie Juniar Tenggara SP menceritakan bahwa, petugas pemotongan hewan disana menggunakan adab (kesopanan) syariat islami, dengan menjujung tata cara pemotongan hewan secara sah dan halal, bahkan menggunakan pakaian yang sopan untuk menghormatinya, padahal mayoritas penduduk Australia bukan umat beragama Islam.

“Potong lah hewan, dengan aturan pemotongan yang sah, secara syariat agama, apalagi mayoritas penduduk Tanah Bumbu adalah umat beragama muslim/Islam, untuk menjamin apa yang kita konsumsi itu sehat dan halal,” ujarnya.

Disamping itu, guna menjamin keamanan, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu menyarankan, pedagang sapi melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua perlengkapan telah tersedia di sana.

Anjurkan melakukan pemotongan ke RPH dikarenakan RPH punya kelengkapan, baik cara penyembelihannya, dokter hewan maupun karantinanya.

“Pedagang sapi, kami himbau untuk melakukan pemotongan hewan ke RPH, semua TPH juga dianjurkan melakukan pemotongan ke RPH, disana dijamin lengkap,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menegaskan kembali mengenai ijin pembelian maupun pengiriman hewan apalagi sapi harus melalui prosedur, semua persyaratan dokumen juga harus lengkap, demi menjaga keamanan.

“Misal pedagang membeli secara diam-diam, sapi masuk dari Pelaihari, masuknya sapi tersebut tanpa dibekali dokumen yang lengkap dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas maupun dokter hewan dan langsung dipotong, harusnya pedagang melaporkan apapun kesulitan mereka, kita harus peka dan respon untuk menjaga bersama keamanan khususnya pangan hewani ini, disamping masih adanya wabah PMK,” tuturnya.

“Baik pedagang maupun TPH, demi keamanan, kami DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu selalu terbuka, tidak hentinya melakukan himbauan, petugas kami siap memeriksa kapan pun sapi datang atau untuk melakukan pemeriksaan kembali, kami selalu siap,” tutup Andrie Juniar Tenggara. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Perayaan Tahunan Pertanian Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanbu, Hasil Survey Stok Daging Sapi Aman

Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Harga sapi merangkak naik per tahunnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, kondisi survey di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, klarifikasi dan tegaskan bahwa stok daging tergolong aman.

“Pemkab Tanbu, tidak pernah menahan pengiriman sapi, alasan dibalik terkendalanya pengiriman sapi dari luar pulau seperti pulau Sulawesi dan pulau Madura, dikarenakan pengepul atau pedagang sapi dari wilayahnya belum memenuhi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku,” terang Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP, pada Kamis siang (12/1/2023) di Kantor DKPP Kab Tanbu.

Ditambah lagi ia mengatakan, kondisi wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada sapi, yangmana di luar pulau status wilayahnya masih zona merah.

Menurut hasil survey Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, stok sapi aman dan pedagang dipastikan tidak kekurangan sapi.

“Malam tadi kami perdana menerima kiriman sapi dari luar daerah, kami juga telah melakukan kunjungan kerja ke pedagang dan TPH (tempat pemotongan hewan) di Desa Maju Sejahtera, stok disana kurang lebih ada 40 ekor dari gunung, dan rata-rata pedagang daging sapi, menghabiskan 3 ekor dalam sehari, masih tergolong aman stok sapi,” bebernya.

Kondisi naiknya harga daging sapi, dipengaruhi faktor ekonomi, tak hanya kebutuhan akan konsumsi daging sapi yang harganya semakin naik, kebutuhan ekonomi seperti bahan pokok lainnya juga alami kenaikan signifikan.

“Tergantung tingkat ekonomi, secara nasional barang atau bahan pangan juga naik, begitu juga dengan pengeluaran. Untuk jual beli sapi pun menggunakan alat transportasi seperti bensin atau solar yang harganya pun kini naik, apalagi pengiriman sapi jalur luar pulau. Masyarakat khususnya para pedagang sapi juga tentunya punya kesepakatan harga jual,” pungkasnya. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kriminal Nasional Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Peternakan Regional Sosial Tanah Bumbu Transportasi

Wabah PMK Masih Mencekam, DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Himbau Waspadai Pembelian Sapi Tanpa Dokumen Lengkap

Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 25 Agustus 2022, dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku (PMK), telah dilakukan penanganan oleh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Foto by DKPP Peternakan Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 25 Agustus 2022, dalam upaya pembebasan penyakit mulut dan kuku (PMK), telah dilakukan penanganan oleh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Prov Kalsel telah mendapatkan penghargaan menuju nol kasus dan penghargaan capaian vaksinasi PMK terbaik oleh Menteri Pertanian pada 19 Agustus 2022.

Disampaikan dalam data vaksinasi PMK yang telah mencapai 36.864 dosis atau 83,78%, dari total target vaksinasi tahap dua yaitu 44.000 dosis.

Meskipun begitu wilayah Kalsel perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan surveilans (memastikan tidak adanya penambahan kasus baru), melakukan desinfeksi pada kandang HRP (kandang penampungan, rumah potong hewan dan sarana transportasi pengangkut HRP), serta melakukan pembukaan kembali lalu lintas HRP, dari dan ke wilayah Kalsel, baik melalui jalur darat, laut dan udara sesuai peraturan lalu lintas HRP.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, (DKPP Kab Tanbu), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terus menghimbau pedagang maupun pengepul sapi, prioritaskan keamanan.

“Terkait untuk lalu lintasnya masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu/dari pelabuhan Batulicin, malam tadi kami bersama petugas balai karantina hewan di lapangan, telah siaga untuk melakukan pengecekan sapi yang datang. Ada satu truk masuk dan menurut surat kirim jumlah sapi ada 39 ekor dengan tujuan Kecamatan Angsana, namun hanya terhitung 11 ekor,” ucap Kepala DKPP Kab Tanbu, H Hairuddin melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu, Andrie Juniar Tenggara SP.

Dikarenakan zona wilayah Tanah Bumbu adalah hijau, Satgas membangun sinergisitas bersama, melakukan pengawasan dan menjaga keamanan pangan khususnya hewani agar tetap aman.

“Kami juga harus memperhatikan label sehat dan label halal pada hewan,” katanya, Kamis siang (12/1/2023).

Mewaspadai wabah PMK pada hewan khususnya sapi, tak ubah seperti mewaspadai wabah Corona, hingga saat ini wabah PMK masih merebak dan belum usai.

“Bukan dari pihak pemerintah daerah yang menahan pengiriman sapi, memang ada prosedural yang mewajibkan pengirim harus memenuhi persyaratan, kita juga tidak mau kecolongan dengan masuknya sapi yang tidak sehat. Sapi yang masuk pun melalui prosedur karantina, ada 100 ekor sapi tertahan, karena persyaratan dokumen tidak lengkap dan tidak diijinkan masuk Tanah Bumbu, ada rekam mediknya dimana sapi memang sudah di vaksin, pedagang antar pulau tetap harus melengkapi dokumen, tugas kami lah memastikan keamanan,” terang Andrie J T.

Pemkab Tanbu, melalui DKPP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tak hentinya mewanti-wanti masyarakat khususnya para pelaku usaha sapi, untuk siaga melaporkan sapi yang datang, demi menjamin keamanan pangan bersama.

“PMK merupakan virus yang kita tidak mengetahui kapan berakhirnya, seperti virus Corona ini, kita selalu berhati-hati, PMK merupakan pandemi nasional, jelas ada himbauan turun ke pelaku usaha sapi, di lapangan kami berikan penjaminan adanya fasilitas pemeriksaan sapi oleh dokter hewan,” himbaunya.

“kami harap pedagang kooperatif (bekerjasama dengan pemerintah), terima petugas yang datang dengan baik, laporkan terkait apabila ada penyakit sapi maupun membeli sapi secara diam-diam dan tanpa adanya surat ijin, karena sangat berbahaya jika sapi dalam keadaan tidak aman atau tidak sehat, apalagi untuk dikonsumsi,” pungkas Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanbu. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Ekonomi Informasi Kalimantan Selatan Pelayanan Masyarakat Pembangunan Pemerintahan Dan Desa Regional Sosial Tanah Bumbu

1044 Jiwa Tergolong Miskin Berpenghasilan Rendah, Bupati Zairullah Ambil Sikap Tegas Himbau SKPD Segera Tangani

Seakan tidak ada habisnya, pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia. Program pemerintahan dari cetusan berbagai strategi dan pemikiran yang seabrek telah didorong, untuk membuat masyarakat semakin bisa mencicipi kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Foto by Anara.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Seakan tidak ada habisnya, pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia. Program pemerintahan dari cetusan berbagai strategi dan pemikiran yang seabrek telah didorong, untuk membuat masyarakat semakin bisa mencicipi kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Informasi terbaru, menampilkan data tahun 2022-2023 tentang sejumlah kemiskinan di Negara Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu).

Dinas Sosial (Dinsos) Tanbu, secara terbuka memberikan keterangan spesifik, tentang jumlah warga miskin di Kab Tanbu, ada total sebanyak 1044 jiwa yang masih terjebak garis kemiskinan.

Sempat beredar tentang isu kemiskinan ekstrem, yang melanda wilayah Kab. Tanbu, berdasarkan informasi dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), terdapat sebanyak 1044 jiwa tergolong miskin di Kab Tanbu.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(Pemkab Tanbu), terus melakukan koordinasi, monitoring hingga perumusan kepada pihak terkait, sebagai respon cepat penanganan kemiskinan di daerah.

Sekretaris Daerah Kab Tanbu, H Ambo Sakka mengatakan, dalam kesempatan rapat, baik pemaparan maupun rumusan yang disampaikan ke Pemerintah Pusat tentang laporan kemiskinan, ditegaskannya bahwa di Tanah Bumbu tidak ada kemiskinan ekstrem.

“Tanah Bumbu tidak ada yang namanya kemiskinan ekstrem, namun ternyata menurut data menyebutkan masih ada 1044 jiwa angka kemiskinan, dimana masih ada masyarakat yang berpendapatan rendah dibawah Rp 300 ribu rupiah per bulan,” kata Sekda Ambo, dalam kesempatannya memberikan sambutan saat meresmikan raker DWP Kab Tanbu, Rabu pagi (11/1/2023).

Mengambil sikap perhatian dan prihatin soal kemiskinan yang melanda, Sekda Ambo, menyampaikan bahwa sumber daya di kawasan Tanbu begitu melimpah, di samping terdapatnya ratusan perusahaan, hal ini menjadi tugas pemerintah daerah dan pihak terkait, bersatu untuk menangani kondisi kemiskinan.

Dinas Sosial Tanbu menanggapi, akan segera membentuk tim yang terjun ke lapangan guna melakukan tindakan verifikasi data.

“Untuk sekarang, kami sedang mengumpulkan data dan akan turun ke lapangan melakukan verifikasi data dari P3KE tersebut, setelah tervalidasi maka hal ini akan segera ditangani,” ujar Kepala Dinsos Kab Tanbu Basuni diwakili oleh Bidang Fakir Miskin, Rabu sore (11/1).

“Rencana besok kami membahas persiapan untuk verifikasi bersama Bappeda,” pungkasnya.

Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar memerintahkan, untuk segera menangani persoalan kemiskinan di daerah.

Tak hanya itu, pesan Bupati Zairullah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus bahu membahu dan melakukan stategi tepat, untuk menurunkan angka kemiskinan bahkan di angka zero kemiskinan Kab Tanbu, pihak desa juga harus terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (narasinusantara.com/Aaron)

Kategori
Bisnis Ekonomi Hukum Dan Ham Informasi Kalimantan Selatan Kecelakaan Maut Kesehatan Nasional Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Pendidikan Permainan Regional Sosial Tanah Bumbu

Viralnya Permainan Lato-Lato atau Nok-Nok Dilarang Di Lingkungan Sekolah, Disdik Himbau Hati-Hati

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN - Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan. Foto by Pemkab Tanbu.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dalam rangka mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan dari akibat permainan lato-lato, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Disdik Kab Tanbu) turunkan edaran larangan.

Lato-lato merupakan permainan terviral di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, tidak hanya dimainkan dan menjadi hobbi musiman yang digandrungi oleh anak-anak saja, namun kaum dewasa pun ikut memamerkan permainan ini, bahkan sempat ramai di kalangan para artis Indonesia yang turut mencobanya.

Joko Widodo juga sempat tertangkap kamera, sedang menjajal permainan lato-lato atau nok-nok. ditemani Iriana sang istri, saat melakukan kunjungan di Pasar Subang, Provinsi Jawa Barat. Bahkan Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, sempat memposting permainan lato-lato atau nok-nok ini.

Familiar bagi orang kelahiran tahun 1980-an dan 1990-an, lato-lato juga sempat tenar dan menjadi salah satu permainan yang disukai anak-anak jaman lalu.

Lato-lato merupakan mainan adopsi luar negeri yang memiliki banyak nama lain di antaranya Clankers, Click Clacks, Knockers, Bonkers, dan Ker-Bangers. Lato-lato sendiri merupakan permainan berbentuk dua bola sebesar bola pingpong yang diikat dengan tali dengan cincin di tengahnya.

Namun keasyikan bermain lato-talo juga memiliki sisi bahaya, sempat diunggah dalam pemberitaan baru-baru ini, beberapa anak terlukan karena bermain lato-lato.

Guna melindungi khususnya anak-anak, apalagi permainan ini bisa mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, oleh sebab itu Disdik Tanbu mengeluarkan surat edaran larangan.

Dalam surat edaran terkait dengan aturan larangan yang diterbitkan oleh Kepala Disdik Eka Saprudin, menyebutkan permainan lato-lato yang tidak pada tempatnya dapat berdampak negatif seperti halnya mengganggu kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah.

Disdik Kab Tanbu, dalam surat himbauan nomor B/420/410/Disdik.Das/2/1/2023, perihal edaran pelarangan penggunaan lato-lato di satuan pendidikan.

Selain itu, lato-lato juga dapat mengakibatkan cidera fisik pada orang yang memainkannya, jika terjadi kerusakan saat dimainkan dan kerusakan sarana prasarana di sekolah.

“Oleh sebab itu, perlu tindakan yang harus dilakukan tiap satuan pendidikan untuk meminimalisir dampak ini dan juga, untuk menciptakan kenyamanan, peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar,” kata Eka, Rabu (11/1/2023).

Disdik Tanbu juga menginstruksikan satuan pendidikan, untuk membuat edaran tertulis yang bersifat persuasif kepada peserta didik masing-masing, guna melarang peserta didik membawa alat permainan lato-lato ke sekolah.

Kemudian kepada orangtua siswa juga dihimbau, untuk lebih mengawasi dan memastikan keamanan anak-anaknya, dalam melakukan aktivitas permainan lato-lato ataupun kegiatan lainnya, agar tidak membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. (narasinusantara.com/Aaron)