DPMPTSP Tanah Bumbu Perkuat Pengawasan Perizinan dan Kepatuhan Pelaporan Investasi, Libatkan Lebih dari 100 Perusahaan

4 Menit Baca
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu bersama Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Picture by Fitri.

NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu bersama Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut diikuti sekitar 120 perusahaan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban pelaporan investasi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal pada 2027.

Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, DPMPTSP bersama pemangku kepentingan terkait terus mendorong optimalisasi pelaporan serta meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan kedua kegiatan secara terpadu.

Menurutnya, pembinaan pelaku usaha dan penguatan pengawasan perizinan merupakan langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta tata kelola perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan LKPM merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik. Data pelaporan yang akurat sangat diperlukan pemerintah sebagai dasar pencatatan realisasi investasi, evaluasi perkembangan penanaman modal, serta penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Eryanto mengungkapkan, realisasi investasi Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan capaian positif. Dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp10,16 triliun, realisasi hingga Triwulan III telah mencapai Rp11,61 triliun atau 114,19 persen dari target yang ditetapkan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi perizinan dan kewajiban pelaporan investasi.

Dari Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, Inspektur Pembantu III, Karmilah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan DPMPTSP serta melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.

Ia menyebutkan, lebih dari 100 perusahaan diundang untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan hingga sore hari tersebut. Karmilah juga menyampaikan bahwa sepanjang 2026, Inspektorat belum menerima pengaduan terkait penyelenggaraan perizinan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menerangkan bahwa Bimtek penyusunan LKPM merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha.

Ia menjelaskan, kewajiban pelaporan LKPM disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha skala kecil menyampaikan laporan setiap semester atau dua kali dalam setahun. Sementara itu, perusahaan skala menengah dan besar wajib menyampaikan laporan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.

Menurutnya, pelaporan LKPM menjadi instrumen penting untuk mengukur realisasi investasi perusahaan sekaligus memastikan pelaku usaha memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, yakni Kepala Seksi Intelijen Mahendra Ridwanul Ghoni, Kepolisian Resor Tanah Bumbu yakni Kasat Samapta IPTU M. Yamin serta perwakilan BKPM RI Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat pengawasan, dan dunia usaha sehingga penyelenggaraan perizinan semakin tertib, kepatuhan pelaporan investasi meningkat, serta iklim investasi daerah semakin kondusif. (fitri)

Bagikan Artikel Ini