NARASINUSANTARA.COM, BATULICIN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031 di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), Kamis (12/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 51 peserta undangan yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kecamatan dan desa, instansi vertikal, perusahaan, Basarnas, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penyusunan dokumen RPB ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan terarah, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, di antaranya banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, gempa bumi, hingga tsunami. Kondisi tersebut memerlukan perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, H. Sulhadi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanah Bumbu, Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPB 2027–2031 merupakan bagian dari evaluasi dan penyempurnaan dokumen sebelumnya agar tetap relevan, efektif, serta dapat diimplementasikan ketika terjadi bencana.
Menurutnya, terdapat lima tujuan utama dalam evaluasi dan penyusunan dokumen tersebut, yakni menilai kesesuaian dan keakuratan data pada RPB sebelumnya, memperbarui efektivitas strategi dan prosedur, menyesuaikan kebijakan serta regulasi dengan RPJMD terbaru, mengintegrasikan pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya, serta meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.
Ia menambahkan, setelah tahapan diskusi kelompok terarah (FGD) akhir, proses selanjutnya adalah asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta sebelum dokumen tersebut dinyatakan selesai.
Salah satu keunggulan dokumen RPB yang disusun kali ini adalah penggunaan data spasial yang lebih terperinci hingga tingkat desa. Dengan demikian, rencana penanganan bencana tidak lagi hanya disusun secara umum berdasarkan wilayah kabupaten, tetapi juga mengacu pada lokasi desa yang memiliki potensi kerawanan bencana.
Sementara itu, narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, menyampaikan bahwa berbagai masukan dari pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam penyempurnaan dokumen.
Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur pentaheliks, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, masyarakat, kecamatan, hingga dunia usaha dalam proses penyusunan RPB tersebut.
Arif menjelaskan, dokumen RPB akan memuat rencana aksi yang dilengkapi matriks program, indikator, data spasial, serta pemetaan lokasi prioritas penanganan bencana. Selain itu, akan ditentukan instansi utama dan instansi pendukung untuk setiap program agar pelaksanaannya lebih terarah.
Pemetaan tersebut juga didasarkan pada hasil kajian risiko bencana dan verifikasi lapangan, sehingga program penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing desa.
Melalui penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031, diharapkan upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terencana, terintegrasi, tepat sasaran, serta memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana. (fitri)
