Propemperda 2027 Disahkan, DPRD Tanah Bumbu Mantapkan Agenda Legislasi Daerah

3 Menit Baca
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Tanah Bumbu. Picture by ANN.

NARASINUSANTARA.COM, TANAH BUMBU – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Eryanto Rais, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas kerja sama dalam penyusunan dan pembahasan Propemperda Tahun 2027.

Disampaikan bahwa peraturan daerah memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Propemperda Tahun 2027 juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030, dengan visi BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.

Bupati juga mengharapkan seluruh perangkat daerah bersama Bagian Hukum Setda dapat mempersiapkan naskah akademik, kajian, dan rancangan peraturan daerah secara matang. Selain itu, pelibatan masyarakat, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya dinilai penting dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Selanjutnya, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani, membacakan keputusan penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2027. Dalam keputusan tersebut, terdapat 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan sebagai prioritas, terdiri dari delapan usulan pemerintah daerah dan dua inisiatif DPRD.

Adapun 10 Raperda tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.

3. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

5. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

6. Perubahan Perda tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

9. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

10. APBD Tahun Anggaran 2028.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2027 oleh pimpinan DPRD bersama pihak terkait.

Dengan ditetapkannya Propemperda tersebut, 10 Raperda yang telah disepakati akan menjadi prioritas pembahasan dan penyusunan oleh pemerintah daerah bersama DPRD pada tahun 2027 sesuai ketentuan yang berlaku. (ANN)

Bagikan Artikel Ini